Minggu, 5 Februari 2012
Tribunnews.com

Kapolri Ditentukan Kekuatan Politik DPR dan Presiden

Tribunnews.com - Jumat, 3 September 2010 17:42 WIB
Share
Email
Print
  + Text 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengaruh politik menjadi tantangan besar DPR dan Presiden dalam memilih pemimpin baru Polri. Jika Presiden mempunyai satu kandidat, maka hal itu untuk mencegah intervensi DPR saat uji kepatutan dan kelayakan berlangsung atau diadakan.

Hal tersebut diungkapkan Bambang Widodo Umar seorang Staf Pengajar Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI seusai dialog di Gedung DPD yang bertemakan Mencari sosok figur Kapolri dan Jaksa Agung, Jumat (3/9/2010)

Menurutnya, pengaruh politik menjadi tantangan besar DPR dan presiden dalam memilih pemimpin baru polri. "Jika presiden mempunyai satu kandidat, maka hal itu untuk mencegah intervensi DPR saat uji kepatutan dan kelayakan berlangsung di DPR," kata Bambang.

Namun jika DPR memiliki beberapa kandidat, hal itu dilakukan untuk menghindari intervensi presiden. Bambang pun mengakui, hal yang sulit dilakukan adalah mengawasi kepentingan politik yang kemungkinan bakal terjadi dalam pemilihan pemimpin baru Polri.

"Bagaimana mengawasi kepentingan politik SBY, dia kan pejabat politik dan pengawasan ini belum ada di negeri kita. Tapi apakah SBY sudah bersih dari kepentinan politik itu, belum tentu," tegasnya.

Penulis: Adi Suhendi  |  Editor: Johnson Simanjuntak
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Share
Email
Print
© 2012 TRIBUNnews.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Help | Terms of Use | Redaksi | Info iklan | Contact Us | Lowongan
Tribun, The National News Paper Kompas Gramedia Grup