TRIBUNnews.com Network
- Serambi Indonesia
- Sriwijaya Post
- Surya
- Banjarmasin Post
- Bangka Pos
- Pos Kupang
- Tribun Batam
- Tribun Jabar
- Tribun Jambi
- Tribun Jogja
- Tribun Kaltim
- Tribun Lampung
- Tribun Manado
- Tribun Medan
- Tribun Pontianak
- Tribun Pekanbaru
- Tribun Timur
- Tribun Jakarta
- Tribun Jateng
- Tribun Kalteng
- Tribun Jatim
- Tribun Gorontalo
Kapolri Ditentukan Kekuatan Politik DPR dan Presiden
Tribunnews.com - Jumat, 3 September 2010 17:42 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengaruh
politik menjadi tantangan besar DPR dan Presiden dalam memilih pemimpin
baru Polri. Jika Presiden mempunyai satu kandidat, maka hal itu untuk
mencegah intervensi DPR saat uji kepatutan dan kelayakan berlangsung
atau diadakan.
Hal tersebut diungkapkan Bambang Widodo Umar seorang Staf Pengajar Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI seusai dialog di Gedung DPD yang bertemakan Mencari sosok figur Kapolri dan Jaksa Agung, Jumat (3/9/2010)
Menurutnya, pengaruh politik menjadi tantangan besar DPR dan presiden dalam memilih pemimpin baru polri. "Jika presiden mempunyai satu kandidat, maka hal itu untuk mencegah intervensi DPR saat uji kepatutan dan kelayakan berlangsung di DPR," kata Bambang.
Namun jika DPR memiliki beberapa kandidat, hal itu dilakukan untuk menghindari intervensi presiden. Bambang pun mengakui, hal yang sulit dilakukan adalah mengawasi kepentingan politik yang kemungkinan bakal terjadi dalam pemilihan pemimpin baru Polri.
"Bagaimana mengawasi kepentingan politik SBY, dia kan pejabat politik dan pengawasan ini belum ada di negeri kita. Tapi apakah SBY sudah bersih dari kepentinan politik itu, belum tentu," tegasnya.
Hal tersebut diungkapkan Bambang Widodo Umar seorang Staf Pengajar Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian UI seusai dialog di Gedung DPD yang bertemakan Mencari sosok figur Kapolri dan Jaksa Agung, Jumat (3/9/2010)
Menurutnya, pengaruh politik menjadi tantangan besar DPR dan presiden dalam memilih pemimpin baru polri. "Jika presiden mempunyai satu kandidat, maka hal itu untuk mencegah intervensi DPR saat uji kepatutan dan kelayakan berlangsung di DPR," kata Bambang.
Namun jika DPR memiliki beberapa kandidat, hal itu dilakukan untuk menghindari intervensi presiden. Bambang pun mengakui, hal yang sulit dilakukan adalah mengawasi kepentingan politik yang kemungkinan bakal terjadi dalam pemilihan pemimpin baru Polri.
"Bagaimana mengawasi kepentingan politik SBY, dia kan pejabat politik dan pengawasan ini belum ada di negeri kita. Tapi apakah SBY sudah bersih dari kepentinan politik itu, belum tentu," tegasnya.
Penulis: Adi Suhendi | Editor: Johnson Simanjuntak
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Nasional Terbaru
BERITA TERKINI
- Sore Ini hingga Besok KPSI Gelar Kongres Tahunan
- Anggie Siapkan Brownies Untuk Tahlilan
- Batavia Gagal Terbang dari Pontianak ke Jakarta
- Siang Ini Zumi Zola Bicara Soal Tuduhan Perselingkuhannya
- Angelina: Saya Bawa Anak-anak Biar Kuat
- Anak-anak Angie Risau dan Kebingungan
- Warga Tanralili Rayakan Maulid Bersama Bupati
- Dzikir Akbar Usai Sebagian Jalan di Jakpus Macet
- 17 Universitas di Sulawesi Terancam Jadi Sekolah Tinggi
- Bangunan Medali Beijing Sebabkan kekhawatiran di Cina
TRIBUNnews.com Network
- Serambi Indonesia
- Sriwijaya Post
- Surya
- Banjarmasin Post
- Bangka Pos
- Pos Kupang
- Tribun Batam
- Tribun Jabar
- Tribun Jambi
- Tribun Jogja
- Tribun Kaltim
- Tribun Lampung
- Tribun Manado
- Tribun Medan
- Tribun Pontianak
- Tribun Pekanbaru
- Tribun Timur
- Tribun Jakarta
- Tribun Jateng
- Tribun Kalteng
- Tribun Jatim
- Tribun Gorontalo
© 2012 TRIBUNnews.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Help | Terms of Use | Redaksi | Info iklan | Contact Us | Lowongan
