Presiden SBY Beberkan Tiga Opsi Atasi Kemacetan Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di depan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara tentang kemacetan di Jakarta. Kemacetan Ibu kota itu, kata Presiden, explanable.

"Bagaimana tidak macet, setiap tahun alhamdulilah barang kali daya beli naik, jumlah pertumbuhan motor dan mobil 10-15 persen per tahun. Tambahan panjang jalan per tahun 0,01 persen. Setahun, dua tahun, 5 tahun, 10 tahun hampir pasti akan terjadi kemacetan luar biasa. Ini bicara Jakarta, belum kepadatan penduduk," kata Presiden, di Jakarta, Jumat (3/9/2010).

"Saya kira Jakarta satu hektare lebih dari 250 orang, yang ideal kurang dari 100 orang. Belum rasio antara gedung dan lingkungan, kooefisiean daerah lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, ada persoalan yang fundamental di Jakarta ini. Solusinya apa kita tidak boleh meratap melihat masalah kemudian do nothing. We have to do something," papar Presiden.

Ia mengungkapkan 3 opsi untuk mengatasi kemacetan. Yang pertama, kata Presiden, dengan membenahi Jakarta, membangun segala sarana dan prasarana transportasi yang baru di permukaan, di bawah permukaan, di atas permukaan.

"Kalau solusinya pertahankan Jakarta baik sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta," ujarnya.

Opsi kedua, membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibu kota Malasyia tetap Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahan di Putrajaya. Dipisahkan, cut off. Tetapi, sambung Presiden, tentu ada komunikasi yang baik. Berkembanglah Putrajaya.

Yang ketiga, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital, the real govement center. Seperti Canberra, Brasilia, Ankara, dan tempat-tempat yang lain. Ada tiga opsi. Tiga-tiganya ada plus minus. Tapi kita harus diputuskan," kata Presiden.

"Kalau kita putuskan sekarang ini, misalnya opsi kedua dan tiga kita membangun pusat pemerintahan baru maka 10 tahun dari sekarang baru bisa dilakukan berdirinya pusat pemerintahan yang baru. Yang sudah terencana dengan design yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik," papar Presiden.

"Opsi ini terbuka. Pemerintah akan bekerja, berpikir dengan serius. Saya sudah berpikir diam-diam, meskipun tidak setiap saat berbicara di hadapan pers. Karena ini fundamental, diperlukan kesepakatan bersama baik itu pemerintah, parlemen dan semua kalangan masyarakat, mana yang kita pilih. Opsi satu, dua atau tiga," kata Presiden.(*)