TRIBUNnews.com Network
- Serambi Indonesia
- Sriwijaya Post
- Surya
- Banjarmasin Post
- Bangka Pos
- Pos Kupang
- Tribun Batam
- Tribun Jabar
- Tribun Jambi
- Tribun Jogja
- Tribun Kaltim
- Tribun Lampung
- Tribun Manado
- Tribun Medan
- Tribun Pontianak
- Tribun Pekanbaru
- Tribun Timur
- Tribun Jakarta
- Tribun Jateng
- Tribun Kalteng
- Tribun Jatim
- Tribun Gorontalo
- Tribun Sumsel
Masalah Pajak Film Selesai Maret
Tribunnews.com - Rabu, 23 Februari 2011 16:25 WIB

IST
Berita Terkait: Penarikan Film Asing
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wancik mengatakan pemerintah bakal menyelesaikan masalah pajak film pada Maret mendatang. Penyelesaian itu sesuai political will Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Secara umum ini perintah Presiden, secara political will arahnya ke sana. Pajak film dalam negeri haus sekecil mungkin apakah kalau nol nanti bisa dikira tidak mau bayar. Yang penting ringankan. Pada Maret itu sudah selesai baik SK-nya atau sebagainya," ungkap Jero saat ditemui di Komplek Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).
Jero menjelaskan saat ini perfilman Indonesia sedang dan sudah mulai maju. Karenanya, lanjut Jero, perlu penataan. Apalagi jumlah film di Indonesia yang awalnya dibawah 10 film per tahun kini sudah mencapai 100 film.
"Cara menatanya bagaimana? Satu, dengan menambah gedung bioskop. Karena film mau saya dorong menjadi 200 film indo. Caranya perpajakan untuk film indonesia harus ringan," ujar Jero.
Sehubungan dengan pajak film impor, Jero mengaku akan bertemu dengan para importir film. Dalam pertemuan itu, Jero ingin mendengarkan masukan para importir tentang besaran pajak yang bisa diterima kalangan importir.
Dengan demikian, Jero mengatakan film impor bisa tetap masuk ke Indonesia dan gedung bioskop yang ada tetap hidup. "Karena di gedung bioskop ada lapangan kerja, tukang karcis kalau sampai gedung bioskop tutup negara rugi juga. Saya rugi juga, karena saya juga meng-create job," katanya.
"Secara umum ini perintah Presiden, secara political will arahnya ke sana. Pajak film dalam negeri haus sekecil mungkin apakah kalau nol nanti bisa dikira tidak mau bayar. Yang penting ringankan. Pada Maret itu sudah selesai baik SK-nya atau sebagainya," ungkap Jero saat ditemui di Komplek Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).
Jero menjelaskan saat ini perfilman Indonesia sedang dan sudah mulai maju. Karenanya, lanjut Jero, perlu penataan. Apalagi jumlah film di Indonesia yang awalnya dibawah 10 film per tahun kini sudah mencapai 100 film.
"Cara menatanya bagaimana? Satu, dengan menambah gedung bioskop. Karena film mau saya dorong menjadi 200 film indo. Caranya perpajakan untuk film indonesia harus ringan," ujar Jero.
Sehubungan dengan pajak film impor, Jero mengaku akan bertemu dengan para importir film. Dalam pertemuan itu, Jero ingin mendengarkan masukan para importir tentang besaran pajak yang bisa diterima kalangan importir.
Dengan demikian, Jero mengatakan film impor bisa tetap masuk ke Indonesia dan gedung bioskop yang ada tetap hidup. "Karena di gedung bioskop ada lapangan kerja, tukang karcis kalau sampai gedung bioskop tutup negara rugi juga. Saya rugi juga, karena saya juga meng-create job," katanya.
Penulis: M. Ismunadi | Editor: Prawira Maulana
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Nasional Terbaru
TRIBUNnews.com Network
- Serambi Indonesia
- Sriwijaya Post
- Surya
- Banjarmasin Post
- Bangka Pos
- Pos Kupang
- Tribun Batam
- Tribun Jabar
- Tribun Jambi
- Tribun Jogja
- Tribun Kaltim
- Tribun Lampung
- Tribun Manado
- Tribun Medan
- Tribun Pontianak
- Tribun Pekanbaru
- Tribun Timur
- Tribun Jakarta
- Tribun Jateng
- Tribun Kalteng
- Tribun Jatim
- Tribun Gorontalo
- Tribun Sumsel
© 2012 TRIBUNnews.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Help | Terms of Use | Redaksi | Info iklan | Contact Us | Lowongan

