IWAPI Dorong Adanya Kementerian Kelola CSR dan PKBL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengusulkan agar pemerintah membentuk satu Kementerian khusus yang mengelola dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di lingkungan perusahaan BUMN dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan swasta.

"Tiap kali kami selalu mengupayakan terus menerus harus dibentuk Kementerian khusus atau minimum setingkat Kementerian berupa badan independen yang mengkordinir semua dana CSR atau PKBL dari perusahaan BUMN maupun dari swasta," demikian Ketua Umum IWAPI, Rina Fahmi Idris ketika menjadi pembicara di seminar Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Kesetiakawanan Sosial Nasional, oleh IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), memperingati hari kesetiakawanan sosial di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Karena tegasnya, dana CSR dan PKBL selama ini belum terkelola dengan baik. Pun dana CSR dan PKBL penggunaannya masih berada di lingkar BUMN atau mitra internal perusaan swasta itu sendiri.

Selain itu, seperti dia melihat, selama ini bila dilakukan acara pameran UKM, maka akan ditemui peserta yang sama dalam even berbeda. Belum lagi, dana CSR dan PKBL ini masih berkutat mensejahterakan segelintir masyarakat yang telah menjadi mitra khusus.

karenanya, Rina meminta pemerintah membuat satu badan khusus mengkordinir dana CSR dan PKBL sehingga peruntukkannya juga bisa dirasakan oleh banyak masyarakat.

Lebih lanjut, dia mengatakan IWAPI siap menjadi pionir untuk membentuk satu lembaga khusus internal mengelola dana CSR dari perusahaan anggotanya. Apalagi, tujuan utama IWAPI dibentuk adalah agar kesetiakawanan sosial nasional bisa menyejahterakan masyarakat banyak. Khususnya konsen di bidang pembinaan UKM.

"IWAPI itu sekitar 80 persennya adalah pelaku UKM. Jumlah UKM seluruhnya di Indonesia sekitar 52 juta, jadi 80 persennya adalah wanita. Dari segenap potensi kita kita akan melakukannya internal. Dan kami yakin bila Indonesia memiliki satu badan yang mengelola dana CSR dan PKBL secara benar, profesional, kredibel, kami yakin pemerintah tidak usah pusing-pusing lagi mencari cara mengentaskan kemiskinan," tegasnya.