Layanan Publik 3 Kementerian Lahan Subur Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa selama ini kementerian atau kantor maupun instansi pelayanan publik masih rentan terhadap tindak pidana korupsi.

"Dari hasil survei kami tentang pelayanan publik, ada tiga kementerian yang tercatat pelayanan publiknya marak dengan korupsi, yaitu Kemenakertrans, Kemenag, dan Kementrian Koperasi dan UKM," terang Doni Muhardiansyah, Litbang KPK, Kamis (1/12/2011).

Doni mengatakan, kementerian yang pelayanan publiknya buruk harus kerja keras lagi.

"Managerial komitmen untuk pelayanan publik masih kurang, perlu ditingkatkan," ujar Doni saat ditemui di acara peluncuran Corruption Perception Index 2011 di Graha CIMB Niaga.

Doni memaparkan, salah satu contoh buruknya pelayanan publik di Kementerian Agama ialah kepengurusan izin biro haji, dan kelompok bimbingan ibadah haji yang harusnya gratis tapi pada kenyataanya tidak.

"Masih terjadi praktek korupsi, administrasi nikah di KUA, cuma bayar Rp 30.000, tapi nyatanya bayar lebih," tambah Doni.