Alissa Wahid soal Kita Butuh Islam Ramah, Bukan Islam Marah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puteri sulung KH Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, Jumat (6/1/2012), dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com mengatakan bahwa kata-kata "Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah" adalah kutipan langsung dari ucapan KH Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 RI yang akrab dipanggil Gus Dur itu.

Gambar tempel bertuliskan "Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah" yang terpasang pada salah satu mobil memancing amarah sejumlah demonstran saat menggelar aksi di depan GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (1/1/2012) pagi.

Massa marah karena gambar tempel tersebut dianggap provokatif, berbau SARA. Gambar itu dianggap sukses memprovokasi amarah sejumlah demonstran yang kemudian meminta agar gambar tempelan itu dicabut.

Alissa  mengatakan kalimat pada gambar tempel "Kita Butuh Islam Ramah, dan Bukan Islam Marah," merupakan kutipan otentik dari Gus Dur. Kalimat itu tak merujuk pada identitas tokoh atau lembaga selain mantan Ketua Umum PBNU itu.

"Gambar tempel itu diterbitkan Jaringan Gusdurian seizin keluarga almarhum KH. Abdurrahman Wahid, tanpa intervensi organisasi atau institusi keagamaan apapun," tuturnya.

Menurut Alissa, gambar tempel itu diedarkan secara luas sejak peluncuran Pojok Gus Dur di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Agustus 2011. Gambar tempel juga dibagikan sebagai souvenir di acara Haul ke-2 KH Abdurrahman Wahid, 30 Desember lalu di kediaman almarhum, di Ciganjur, Jakarta Selatan.

"Dihadirkan ke ruang publik semata demi penyebarluasan gagasan Islam damai bagi semesta, visi keagamaan dan kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan almarhum KH Abdurrahman Wahid NU," terangnya.

Kasus yang menimpa jemaat GKI Yasmin itu, lanjut Alissa, tak akan menyurutkan langkahnya untuk terus memproduksi dan memperbanyak gambar tempel itu ke masyarakat. "Stiker itu dibuat dan disebarkan murni demi tujuan harmonisasi antar pemeluk agama, dan bukan sebaliknya."

Ia berharap semua pihak terus menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia dan tak melakukan tindakan anarkistis hanya semata berdasarkan prasangka atas nama agama, suku, ras, dan keyakinan apapun.