Inilah Jurus Pemerintah Tangani Kemacetan Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Wakil Presiden (Wapres) Boediono menggelar rapat terkait kemacetan di Jakarta dengan sejumlah menteri terkait di kantor Wapres Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Dalam rapat diputuskan sejumlah kebijakan mengantisipasi kemacetan yang kian parah. Untuk langkah-langkah penanganan macet yang belum terselesaikan antara lain adalah regulasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan utama Jakarta dan pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek.
 
Selain itu, ada beberapa rencana jangka menengah yang masih berlangsung. Antara lain dengan pembangunan jalur rel KA ke bandara; pembangunan MRT yang kini sedang dalam tahap persiapan pembebasan tanah dan konstruksi akan dimulai akhir 2012, dan pembangunan enam ruas jalan tol baru di dalam kota Jakarta.

"Untuk yang terakhir ini kami sudah memberi izin dan sekarang sedang negosiasi dengan investor untuk enam ruas tol DKI Jakarta. Investornya adalah konsorsium Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jakarta. Menurut laporan Gubernur mestinya pada bulan Oktober konstruksinya sudah bisa dimulai,” tutur menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Menimbang berbagai hambatan dan pengalaman dari pelaksanaan kebijakan tersebut, rapat memutuskan untuk mengambil beberapa langkah yang dapat memberikan solusi dan langsung terasa dampaknya (quick wins).

Beberapa fokus itu antara lain: peningkatan frekuensi busway dengan jeda waktu antar keberangkatan (headway) 3-5 menit, percepatan pelaksanaan konstruksi MRT dengan menyelesaikan pembebasan Stadion Lebak Bulus; meningkatkan frekuensi kereta api komuter loopline dengan headway maksimal 8 menit agar mencapai 531 trip per hari dengan kapasitas 155.000 penumpang per hari, dan meningkatkan kapasitas parkir off-street hingga 50% dari kapasitas saat ini.

Peningkatan kualitas layanan busway ini melalui beberapa langkah penting. Pertama, sterilisasi jalur busway yang lebih ketat lagi. Antara lain dengan penegakan peraturan bekerjasama dengan kepolisian, peninggian separator serta pemasangan palang-palang pintu.

Kedua, penambahan pasokan bahan bakar gas dengan pengaktifan kembali 10 SPBG pada April 2012 untuk memasok kebutuhan busway. Selain itu, Pertamina akan menyiapkan empat pembangunan stasiun pengisian gas (daughter station) di Kalideres, Cililitan, Perintis Kemerdekaan dan Ancol.

Ketiga, penambahan bus baru sebanyak 178 unit yang akan datang pada Oktober 2012. Keempat, integrasi sistem tiket yang akan memakai tiket elektronik mulai Juni 2012 bekerjasama dengan Bank DKI. Targetnya, tiket busway bisa terintegrasi dengan tiket kereta api komuter di Jakarta.

Kelima, penambahan fasilitas park and ride yang kini tarifnya sudah terintegrasi dengan tarif busway. Mobil, misalnya Rp 8.000 per hari termasuk tarif
busway. Pemprov DKI sudah membangun satu park and ride di Ragunan dan akan ditambah lagi di Kalideres, Kampung Rambutan dan Pulo Gadung.

Sedangkan untuk peningkatan frekuensi kereta api, Wapres Boediono meminta Kementerian PU berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat dan menambah pembangunan perlintasan kereta api tidak sebidang.

“Menteri PU saya minta memimpin koordinasi dan menginventarisasi perlintasan-perlintasan yang bisa segera dibangun,” tutur Wapres.

Ini bisa dengan dengan membangun jembatan layang di atas rel (fly over) atau terowongan (underpass). Fasilitas ini akan meningkatan frekuensi kereta api tanpa menambah kemacetan baru di pintu-pintu lintasan kereta api dengan jalan raya.

Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah berkomitmen untuk membangun lima stasiun baru di Jabodetabek dan merevitalisasi enam stasiun KA, termasuk Manggarai dan Jatinegara.

KAI juga akan menambah kereta rel listrik sebanyak 1.000 unit, dari kapasitas saat ini sebanyak 500 unit. KAI juga akan menambah rangkaian KRL dari delapan kereta per rangkaian menjadi 10 kereta per rangkaian.

“Untuk menampung perpanjangan rangkaian, kami akan memperpanjang peron di 50 stasiun,” tutur Direktur Utama PT KAI Ignatius Yona. (*)