Rabu, 23 Mei 2012
Tribunnews.com

AS Minta Indonesia Dengarkan Keluhan Masyarakat Papua

Tribunnews.com - Rabu, 1 Februari 2012 12:34 WIB
Share
Email
Print
 Text  +  
AS Minta Indonesia Dengarkan Keluhan Masyarakat Papua
net
Barack Obama 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik yang ada di Papua dengan cara damai.

Negeri Paman Sam juga meminta kepada Pemerintah Indonesia mau mendengarkan keluh kesah masyarakat Papua.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan proses dan prosedur pengamanan sesuai dengan hukum Indonesia dan kewajiban internasional," ujar seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebutkan namanya, seperti dikutip dari AFP, Rabu (1/2/2012).

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan penduduk Papua untuk mendengarkan keluhan mereka menyelesaikan konflik dengan damai dan mendukung pembangunan di Provinsi Papua," lanjutnya.

Kendati mengeluarkan seruan dengan nada sedikit mendesak tersebut, Amerika Serikat menurutnya, tetap mengakui, serta menghormati intergritas Indonesia di tanah Papua, yang meliputi Provinsi Papua, dan Papua Barat.

"Mengakui dan menghormati integritas wilayah Indonesia dalam batas-batas saat ini, yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat," tegasnya.

Jakarta pada 1969 mengambil alih Papua, sebuah bekas koloni Belanda di bagian barat Pulau Nugini yang orang etnis berbeda

Rekaman televisi lokal di Oktober menunjukkan lima pria menyatakan kemerdekaan di Papua ibu kota Jayapura dan polisi paramiliter kemudian menembak ke kerumunan dan memukuli peserta dengan tongkat dan tangan kosong.

Setidaknya tiga orang tewas dan lebih dari 90 terluka. Delapan petugas polisi melepaskan dengan peringatan tertulis untuk pelanggaran disiplin.

Pemerintah Presiden Barack Obama telah berusaha menjalin ikatan yang lebih besar dengan Indonesia, menunjuk ke transisi cepat untuk demokrasi dan Islam moderat merek.

Pada tahun 2010, Amerika Serikat mengatakan akan melanjutkan hubungan dengan satuan elite Kopassus Indonesia setelah absen 12 tahun karena kekhawatiran hak asasi manusia. (AFP)


Penulis: Samuel Febrianto  |  Editor: Taryono
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Share
Email
Print
© 2012 TRIBUNnews.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Help | Terms of Use | Redaksi | Info iklan | Contact Us | Lowongan
Tribun, The National News Paper Kompas Gramedia Grup