Aksi 'Nyentrik' Ruhut Masuk Radar Komisi Pengawas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari sejumlah nama politisi Demokrat, Ruhut Sitompul mungkin sosok yang paling nyentrik, penuh kontroversi. Aksi nyentriknya yang paling gres ketika Ruhut meminta Anas Urbaingrum mundur sebagai Ketua Umum. Aksi 'nyentrik' itu kini masuk radar Komisi Pengawas yang berada langsung di bawah Dewan Kehormatan.

"Komisi Pengawas akan menilai apakah perilaku, menyangkut cara berkomunikasi dan praktik politiknya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa kepada wartawan usai rapat fraksi Demokrat di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Menurut Saan, semua kader harus menunaikan cara politik Demokrat sesuai etika politik partai, cerdas dan santun. Tak terkecuali Ruhut, tiga hal ini harus diterjemahkan baik oleh semua kader Demokrat.

Dijelaskan Saan, wewenang Komisi Pengawas adalah menerima masukan kinerja politisi Demokrat di Senayan, termasuk tingkat kehadiran rapat komisi, fraksi, dan rapat resmi lainnya. Fraksi akan melaporkan itu ke DPP dan langsung ditembuskan ke Komisi Pengawas.

"Keputusan pelanggaran etika ke Dewan Kehormatan lewat perangkat Komisi Pengawas," terang Saan yang duduk di Komisi III.