Kekuatan Buruh Bisa Hancurkan Pemerintahan SBY-Boediono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena dan beberapa peristiwa demo buruh yang terjadi di beberapa belahan wilayah negara ini mengindikasikan pemerintah tidak kapabel. Tidak kapabel diantaranya birokrasi yang lamban, tidak sistematis dan mahal.

"Kasus buruh dan pengusaha yang terjadi di Bekasi, Tangerang dan lain lain bisa jadi bukan karena konten kebijakan yang tidak pas mulanya, tapi titik awal persoalan dari tidak patutnya proses dalam perancangan formulasi kebijakan pengupahan, standar kinerja dan lainnya,"ujar Politisi PDI Perjuangan, Dewi Aryani dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Sabtu(4/2/2012).

Menurut Dewi perlu dikembangkan proses kebijakan yang lebih partisipatif dalam penentuan upah minimum. Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator antara pengusaha dan buruh, sebab keduanya dibutuhkan dan perlu bersinergi dalam pengembangan ekonomi.

"Dalam semua teori administrasi dan kebijakan publik terutama soal formulasi kebijakan, amat penting harus dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah karena besarnya upah buruh merupakan kebijakan publik. Juga perlu ditekankan pertimbangan dalam hal public value (benefit) dan akseptansi atas sebuah kebijakan oleh semua pemangku kepentingan. Sulitnya pengusaha memberikan upah yang layak bisa saja karena mahalnya biaya produksi oleh birokrasi yang tidak efisien lagi"jelas Dewi.

Anggota Komisi VII DPR ini juga menambahkan birokrasi yang tidak kapabel, mahal menyebabkan sulitnya memberikan upah yang memadai kepada buruh, akibatnya ketidakharmonisan terjadi dan berakibat fatal misalnya demo,penuntutan secara perdata bahkan pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat karena biasanya proses itu merupakan akumulasi ketidakpuasan dalam berbagai aspek dalam kurun waktu yang cukup lama.

"Pemicu utama juga karena makin sulitnya ekonomi saat ini, buruh makin terjepit dan harga bahan-bahan pokok makin mahal, apalagi isu soal pembatasan dan kenaikan TDL (tarif dasar listrik) makin menjadi ancaman mandegnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jangan sampai pemerintahan SBY -Boediono ambruk sebelum pemilu 2014 karena kekuatan buruh makin mengkristal dan mendorong upaya-upaya tertentu,"pungkasnya.