Karimun Jadi Pilot Project Sidalih KPU Pusat
Kabupaten Karimun menjadi pilot project Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih) tekhnologi terbaru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
Editor:
Romualdus Pius
Laporan Wartawan Tribunewsbatam.com, Rachta Yahya
TRIBUNNEWS.COM,KARIMUN - Kabupaten Karimun menjadi pilot project Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih) tekhnologi terbaru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
Terkait dengan hal itu, Kamis (9/2/2012) bertempat di Aston Karimun City Hotel dilakukan Workshop Sidalih.
Hadir dalam acara tersebut dua orang anggota KPU Pusat, Syamsul Bahri dan Saut H Sirait, Bupati Karimun, Nurdin Basirun, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Karimun, ketua dan anggota KPU Provinsi Kepri, Den Yealta dan Razaki Persada serta anggota dan staf KPU Karimun.
Dipilihnya Karimun menurut Syamsul Bahri, anggota KPU Pusat dikarenakan letak geografisnya yakni daerah kepulauan, daerah perbatasan serta multi etnis.
"Orang selalu beranggapan, jika etnisnya banyak, jarak antar pulau maka sulit. Awalnya Anambas dipilih tapi karena faktor cuaca, beralih ke Karimun," ujar Syamsul Bahri menjawab wartawan di sela-sela coffe break.
Terkait teknisnya, Syamsul mengatakan, sistem ini tidak akan hanya menjadikan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Departemen Dalam Negeri sebagai satu-satunya acuan pemutakhiran data pemilih KPU, namun saling berdampingan.
Dulu, kata Syamsul, KPU hanya menerima dan melakukan perbaikan beberapa hal saja dari DP4 milik pemerintah itu. Misalnya, kalau ada pemilih yang meninggal dunia, maka namanya dicoret, atau ada pensiunan TNI atau Polri, jika namanya belum masukan, ya dimasukan, atau warga Indonesia yang sebelumnya berumur 17 tahun kemudian dirinya masuk tentara, maka namanya harus dicoret.
"Tapi dengan sistem ini, data pemilih itu benar-benar murni dari KPU. Sehingga tak ada lagi kesan kita menghilangkan hak suara rakyat," kata Syamsul.
Lebih lanjut Syamsul mengatakan dengan sistem ini, KPU juga dimungkinkan melakukan evaluasi data minimal 3 bulan sekali. Sehingga nantinya diketahui berapa jumlah penduduk yang meninggal dunia, pindah atau karena penyebab lainnya, hak suaranya bisa dialihkan.
"Mudah-mudahan, pada saat Pemilu Presiden nanti, hak pilih menggunakan KTP dibolehkan MK (Mahkamah Konstitusi, red)," ujar Syamsul.
Terkait akurasi sistem ini, Syamsul belum bisa menjawab. Namun jika evaluasi 3 bulan sekali tersebut terealisasi, Syamsul optimis kesalahan (error) bisa 0, 0 sekian persen.
"Jika sukses, pada Pemilu 2014 nanti, kemungkinan sistem ini akan kami terapkan," jawab Syamsul.
Untuk pilot project di Karimun, dikatakan Ketua KPU Karimun, Zulfikri akan dilangsungkan sekitar 2 bulan dengan cara seakan-akan dilakukan Pemilu.
"Nanti petugas datang door to door ke rumah-rumah warga minta data. Daerah simulasinya, kami pilih Kecamatan Meral karena lebih luas dan etnisnya juga lebih banyak," kata Zulfikri.
Selain Karimun, KPU Pusat juga memilih Tangerang Selatan dan Jimbaran, Bali sebagai daerah Pilot Project Sidalih ini.
Engkun Ayatullah, Project Officer IT dari International Foundation for Electoral System (IFES) menjelaskan, program tersebut nantinya akan menyinkronkan data pusat dengan data di daerah.