Nurul: Ada Pendongkelan atau Tidak, Tergantung Kerja SBY

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin mengaku memang sudah mendengar adanya kabar yang menyebut upaya pendongkelan SBY-Boediono di tahun 2012 ini. Hanya, kata Nurul pihaknya melihat hal itu sebagai isu yang biasa terjadi di tengah pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas.

"Saya juga mendengar isu serupa, namun saya melihatnya sebagai isu yang biasa terjadi di tengah pemerintahan yang dilakukan orang-orang yang tidak puas atau bahkan hanya saling menunggangi atau memanfaatkan situasi dan gerakan-gerakan yang muncul," ujar Nurul kepada Tribunnews.com, Senin(13/2/2012).

Nurul sendiri secara pribadi lebih melihat secara general bahwa kondisi negara masih dalam kondisi yang terkendali dan relatif aman. Walaupun ada gejolak tentang perkara tanah, buruh dan konflik agama, ini adalah perkara-perkara yang bisa diurai dan diselesaikan.

"Semua bermuara pada ketidakpuasan masyarakat dan di sisi lain instansi yang terlalu mudah memberi perijinan, di ujungnya adalah aparat yang tidak jernih dan bersikap tegas. Semua perkara ini akan dapat diselesaikan jika Kepala Negara bersikap tegas," kata Nurul

Karena intinya,lanjut Nurul masyarakat masih berada di belakang Presiden dan semua menunggu ketegasannya. Jika itu dilakukan, maka tensi hingar bingar aksi kekerasan dan politik dapat diredam.

"Pastinya sepert itu (gerakan pendongkelan tergantung kinerja pemerintah). Hubungan rakyat dengan pemerintah adalah simbiosis mutualisme. Oleh karenanya hubungan kedua unsur tersebut harus selalu saling terjaga dengan cara mengupayakan tingkat kepuasan tetap terpenuhi. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, rasa keadian dalam bentuk equality before the law, juga tidak korup. Hal-hal seperti inilah yang menjadi perekat harmonisasi rakyat dan pemerintah," ujar Nurul, bintang film yang terjun ke panggung politik

Sementara Partai Keadilan Sejahtera(PKS) tidak yakin atas adanya upaya pendongkelan SBY-Boediono dari posisi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2012 ini. Hal tersebut diprediksi nihil terjadi karena ongkos politik melakukan hal tersebut tidak kecil.