Indonesia Pernah Jalani Pemilu Tersulit di Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden DPP PKS Luthfie Hasan Ishaaq meminta pengurus PKS dari seluruh Indonesia memberi masukan yang substansial tentang RUU Pemilu. Ia juga mengedepankan Pemilu 2014 dapat berjalan tidak hanya berazas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (Jurdil) seperti selama ini dikampanyekan, tapi juga bisa berlangsung murah dan mudah.

Luthfi mengatakan hasil evaluasi PKS, Pemilu tahun 2009 berlangsung dengan relatif mahal, tidak hanya karena belum dapat dilakukannya pemilu dengan teknologi digital, tetapi juga karena sistem Pemilu yang membuat para calon anggota legislatif mengeluarkan belanja yang besar untuk bisa terpilih.

Menurut Luthfi, Pemilu 2014 dapat dilangsungkan dengan demokratis tapi juga sekaligus mudah dan murah bila setiap elemen bangsa mau bersepakat bahwa Pemilu adalah wahana untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang amanah dan kapabel dalam memimpin bangsa.

“Pendidikan politik kepada masyarakat justru lebih penting dari sekedar sistem pemilihan itu sendiri,” ujar Luthfi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Luthfi yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini meminta Fraksi PKS di DPR dapat memperjuangkan Pemilu mudah dan murah agar Pemilu tidak menghabiskan sumber daya ekonomi negara dan masyarakat sedemikian besar.

“Pemilu di Indonesia tahun 2009 dipercaya adalah Pemilu tersulit di dunia, dan juga terlalu banyak pelanggaran di lapangan,” tutur Luthfi lagi.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan  Pemilu tahun 2009 menimbulkan banyak ketidakjujuran dalam pelaksanaan, baik oleh caleg maupun pelaksana Pemilu.

Ia menolak pendapat sistem pemilu tertutup artinya menafikan partisipasi masyarakat untuk dipilih dan memilih. Sesuai konstitusi RI, kata Luthfi, peserta Pemilu adalan partai politik. Oleh karenanya, bila ada individu-individu yang ingin mengabdi kepada bangsa lewat jalur parlemen, maka ia menyarakan agar ikut Pemilu dengan menjadi kader partai politik atau lewat jalur perwakilan daerah.

Meski demikian, Luthfi menyatakan, PKS siap dengan apapun keputusan DPR dalam beberapa isu di RUU Pemilu yang masih diperdebatkan.

“PKS selalu siap berkompetisi sehat untuk menghadirkan orang-orang terbaik di parlemen,” pungkas Luthfi.