Senin, 8 September 2025

Rencana Kenaikan Harga BBM

Golkar Anggap Sah PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

Partai Golkar menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan sendiri

zoom-inlihat foto Golkar Anggap Sah PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso (kanan), berbincang dengan Pimpinan KPK terpilih, Abraham Samad (dua kanan), Bambang Widjojanto (tengah), Adnan Pandu Praja (dua kiri), dan Zulkarnaen (kiri), sebelum sidang paripurna penetapan Pimpinan KPK di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (6/12/2011). Empat Pimpinan KPK terpilih periode 2011-2015 ini rencananya akan dilantik pada tanggal 19 Desember mendatang dan segera menjalankan tugas bersama Busyro Muqoddas. (tribunnews/herudin)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan sendiri. PKS merupakan partai koalisi pendukung pemerintah yang menyatakan menolak rencana kenaikan BBM.

"Tentu PKS memiliki pandangan sendiri, meski begitu masing-masing partai sah melakukan itu," kata Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).

Mengenai sikap Golkar, Priyo mengatakan partainya menunggu pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Golkar akan melihat apakah putusan pemerintah tersebut adalah keputusan yang tepat.

"Justru kami tidak enak dengan Demokrat, Golkar tidak enak hati ikut-ikut dalam sikap oposisi. Kami tidak senang dengan kenaikan ini, tapi kita pastikan kenaikan ini adalah baik," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menyatakan partainya telah mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penolakan dan solusi atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami sudah kirim surat ke Presiden. Harusnya suratnya sudah sampai tiga atau empat hari lalu," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2012).

Menurut Anis, PKS menolak kenaikan harga BBM karena secara perhitungan fiskal, jika saja pemerintah jadi menaikkan harga BBM dan diikuti kebijakan pemberian kompensasi, maka kenaikan harga BBM itu menjadi percuma.

"Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi," kata Anis.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan