Menkeu: Pembatasan BBM Tak Cukup Turunkan Defisit APBN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Matowardojo menyatakan program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti termaktub dalam UU APBN 2012, tidak akan dapat berbuat banyak menyelamatkan keuangan negara.
Paling tidak, defisit anggaran dalam APBN tidak akan bisa berada dalam posisi aman.

"Kami melihat pembatasan volume BBM tidak cukup menurunkan defisit APBN ketingkat yang aman," ujarnya, dalam Raker pemerintah dengan Badan Anggaran DPR, di ruang Banggar, Jakarta, Sabtu (24/3/2012).

Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan Kementerian ESDM dan Pertamina juga perogram pembatasan tidak dapat berjalan baik. Tentu tidak memiliki dampak yang baik pula untuk mencapai target.

Selain itu, klaim Menkeu, jika melihat bahwa banyak negara yang melakukan pola-pola pembatasan dengan diskriminasi harga itu tidak jalan.

Lebih lanjut, ia memaparkan, upaya mendorong penggunaan gas untuk angkutan umum sulit dilakukan karena memang sudah diikhtiarkan beberapa saat namun program ini belum bisa berjalan dengan baik.
"Terutama karena harga keekonomian gas berbanding dengan harga keekonomian BBM."

Namun, ditegaskan Agus, penyesuaian harga BBM perlu didukung dengan program pengaturan. "Tentu pengaturan volume BBM selalu harus dijaga, karena kita tidak bisa melakukan pengendalian 40 juta kiloliter (kl)," tandas mantan direktur utama Bank Mandiri ini.

Selain itu, ia mengatakan tercatat terjadi perkembangan konsumsi BBM terus meningkat. Apalagi, perbedaan yang semakin melebar antara harga BBM subsidi dengan keekonomian.

Maka ini akan mendorong volume BBM subsidi hingga mencapai 47 juta kl. "Jadi yang kita rencanakan di 40 juta kl, kalau kita tidak hati-hati, dia bisa berkembang di atas 47 juta kl," tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, banyak hal menjadi dasar dan alasan buat pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 1.500 per liter per 1 April mendatang. Ditegaskannya, prinsip kenaikan harga BBM dilakukan tidak lain menyehatkan dan menyelamatkan APBN 2012 ini.

"Penyesuaian harga jual BBM subsidi karena ingin menyelamatkan APBN 2012, sekaligus menyehatkan APBN ke depan. Kalau seandainya harga minyak dunia terus meningkat dimana rata-ratanya di 119-120 dolar AS per barel, itu defisit dari APBN kita sudah melampaui 3 persen. Malah sudah mencapai 3,6 persen. Padahal UU kita tidak mengijinkan defisit di atas 3 persen," sebut Agus.

Ia mengatakan bila diperbandingan sekarang ini harga BBM subsidi (premium) rata-rata Rp4.500 dan harga keekonomian Rp9.018 per liter, maka kesenjangan harga tersebut jauh lebih besar. Dan tentu itu akan berdampak dengan anggaran kita.

Belum lagi bila ditilik harga ICP yang cenderung menaik. Bulan Desember 2010-Februari 2012, rata-rata harga ICP adalah 119 dolar per barel. Dimana 119 dolar ini dibandingkan asumsi APBN hanya di 90 dolar per barel.

"Jadi ini menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan karena terjadi deviasi yang besar dibandingkan dengan asumsi APBN 2012."