Pemerintah Harus Berani Terapkan Sistem Hedging

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo menilai, sudah waktunya pemerintah berani melakukan lindung nilai (hedging) terhadap minyak untuk harga impor.

Ini perlu dilakukan, agar tidak lagi terjadi kepanikan untuk melindungi APBN dari dampak kenaikan harga minyak dunia.

“Saya kira, sistem hedging ini baik diterapkan. Dengan hedging, pemerintah tidak harus mengubah APBN lagi jika harga minyak naik. Meksiko pernah melakukan hedging,” ujar Sadar di Jakarta, Sabtu (24/3/2012).

Mengapa perlu hedging? Karena Indonesia saat ini termasuk negara pengimpor minyak, dan bukan lagi negara pengekspor minyak.

“Bila negara tidak dapat melakukan hedging, maka Pertamina dapat melakukannya,” imbuhnya.

Sadar mengaku prihatin atas langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi persoalan anggaran, yang dinilai  kurang bijaksana. Karena, pemerintah justru membebankan semua masalah ini ke rakyat, dengan cara menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.

"Jelas, ini sangat tidak masuk akal. Menaikan harga BBM malah hanya akan menambah penerimaan negara sebesar Rp 60 triliun," tuturnya.

Sebenarnya, papara Sadar, fluktuasi harga minyak dunia tidak akan memukul makro ekonomi Indonesia, jika pemerintah berani melakukan perbaikan mendasar.  
Misalnya, untuk mengantipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, maka target pertumbuhan ekonomi  diturunkan dari 6,7 persen menjadi enam persen.

"Toh, negara-negara lain juga menurunkan pertumbuhan secara signifikan. Untuk lifting minyak, pemerintah harus segera mengamandemen UU Migas, serta memberikan insentif dan disinsentif  kepada para pelaku migas," jelasnya. (*)