Hendardji: Pemasukan APBD Tak Tergantung Pajak Bermotor
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Hendardji Soepandji menyatakan tekadnya agar pemasukan APBD DKI tidak sepenuhnya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
Ia pun bertekad untuk mengembangkan sektor lain terutama pariwisata dan budaya sebagai pemasukan utama APBD DKI dimasa depan.
Ia mengatakan seharusnya dimasa mendatang pemasukan dari pajak kendaraan bermotor digunakan untuk membangun sarana prasarana transportasi publik yang aman, nyaman dan murah.
“Biaya pembangunan MRT dan Monorel itu bisa dicarikan solusinya kalau Gubernur memang serius” kata Hendardji saat bertemu Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) di Gedung Purna Wira Polri di Jalan. Darmawangsa III, Jakarta Selatan, Rabu ( 2/5/2012).
Sementara, mantan Kapolri Jenderal ( Purn ) Pol Roesmanhadi mengatakan upaya pembangunan MRT dan transportasi publik itu tidak harus memakai dana APBD.
“Biaya membangun MRT bisa dari dana pinjaman Bank atau cara lain konsorsium”, ujar ketua PP Polri ini.
Selama ini pajak kendaraan bermotor digunakan sebagai dana pemasukan APBD untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang. Sehingga orientasi Pemprov DKI selalu ingin menambah jalan layang atau melebarkan jalan. Padahal semakin ditambah jalan layang dan pelebaran jalan, yang terjadi justru semakin macet.
“Kami berharap agar ketika Pak Hendardji jadi Gubernur Jakarta, bisa memperbaiki pola penggunaan pajak kendaraan bermotor yang sudah salah sasaran selama ini. Pajak kendaraan bermotor harus digunakan untuk traffic services, bukan untuk meningkatkan gaji PNS,” ujar Logan Sianipar yang lama bekerja di Dirlantas Polda Metro Jaya.
Menurut pengalamannya, ketika berkunjung ke Negara lain seperti Jepang, pajak kendaraan bermotor 100% digunakan untuk traffic services, bukan untuk yang lain-lain seperti di Indonesia.
Dalam kesempatan ini anggota PP Polri juga berharap Hendardji tegas menegakan aturan saat menjadi Gubernur nanti karena banyak pelanggaran aturan yang menyebabkan terjadinya kemacetan.
“Banyak gedung dibangun tanpa memiliki tempat parkir dan mendapat IMB dari Pemprov DKI, akhirnya mobilnya parkir di trotoar jalan bikin macet,” ujar Hendardji.
