Inilah Kebijakan Pemerintah Hemat BBM dan Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan mengeluarkan kebijakan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, menyebutkan ini dilakukan untuk menjaga besaran volume BBM sesuai APBN 2012 dan menindaklanjuti Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

"Ditujukan untuk Kendaraan Dinas (Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD) dilarang menggunakan Bensin (Gasoline) RON 88 atau nama lain yang sejenis untuk wilayah Jabodetabek, dan selanjutnya untuk wilayah Jawa Bali diluar Jabodetabek," ungkap Jero, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas, Susyanto.

Untuk mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan, pun dilarang menggunakan Jenis BBM bersubsidi berupa Minyak Solar (Gas Oil) dan Perusahaan wajib menyediakan tempat penyimpanan BBM (Storage Tank) dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Ditegaskan untuk pentahapan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan selain kendaraan dinas dan mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan termasuk pentahapan wilayahnya, akan diatur kemudian.

Sedangkan pengendalian penggunaan BBM untuk penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) wajib melakukan pengendalian volume BBM sesuai asumsi dalam APBN.

"Dalam rangka mendukung kegiatan penghematan BBM tersebut, pemerintah juga akan mempercepat program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas dimulai di Pulau Jawa (Konsumen terbesar), dan juga melakukan kampanye gerakan hemat energi secara masif dimulai dari gedung-gedung pemerintahan," jelas dia.

Diharapkan kebijakan penghematan melalui upaya pengendalian penggunaan BBM, konversi BBM ke Bahan Bakar Gas, dan juga penghematan listrik, dalam jangka panjang dapat membantu mengurangi pemborosan energi di Indonesia.