Selasa, 9 Juni 2026

Pengadaan Jet Tempur Sukhoi Tetap Janggal

Proses pengadaan jet tempur Sukhoi, dinilai tetap menunjukkan kejanggalan dan tidak transparan.

Tayang:
Penulis: Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses pengadaan jet tempur Sukhoi, dinilai tetap menunjukkan kejanggalan dan tidak transparan.

Komitmen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengubah penggunaan komersial kredit menjadi state kredit di DPR, dianggap hanya janji semu.

Itu terbukti dari dilanjutkannya kerja sama Kemenhan dengan Rusia, dalam pengadaan jet tempur Sukhoi, yang tetap menggunakan komersial kredit sebagaimana diberitakan media massa beberapa waktu lalu.

Dalih pemerintah bahwa Rusia menolak perubahan komersial kredit menjadi state kredit, sangat aneh. Dalam perjanjian kerja sama 2007, sangat terbuka ruang bagi kedua belah pihak untuk melakukan amandemen dalam pengadaan alutsista, bila terdapat hal-hal yang ingin diubah.

Itu artinya, sangat aneh bila dalam kontrak terdapat klausul tersebut, tapi dalam realisasinya tidak bisa dilakukan.

Pihak Rusia melalui duta besarnya, ketika bertemu dengan DPR, sebenarnya telah memberi sinyal kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat menggunakan fasilitas state kredit sebesar Rp 1 miliar dalam pengadaan alutsista dari Rusia, menyusul gagalnya pembelian kapal selam dari Rusia.

Sehingga, ketidakmampuan pemerintah untuk mengubah fasilitas komersial kredit menjadi state kredit, patut dipertanyakan. Dengan kata lain, posisi daya tawar Indonesia lebih lemah ketimbang Rusia.

"Kami menilai, tetap dipertahankan dan digunakannya fasilitas komersial kredit, diduga kuat untuk tetap membuka ruang masuknya pihak ketiga (agen) dalam pengadaan Sukhoi, yakni PT Trimarga Rekatama. Alhasil harga jet tempur Sukhoi menjadi tidak wajar, sebagaimana yang dilaporkan ke KPK. Ini membuktikan pemerintah terus membuka ruang bagi hadirnya broker dalam pengadaan alutsista, yang jelas-jelas menimbulkan banyak masalah," tulis Poengky Indarti dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (24/5/2012).

Alasan pemerintah bahwa PT Trimarga Rekatama hanya membantu administrasi dalam pengadaan jet tempur Sukhoi, serta PT Citra Persada yang hanya membantu administrasi dalam pengadaan tank Amphibi, adalah alasan yang sangat mengada-ada. Begitu menurut Poengky. (*)

BACA JUGA

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved