FITRA: Pos Wamen Habiskan Uang Negara Rp 15 Miliar per Tahun

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Seknas FITRA meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan atau menghapus Wamen (Wakil Menteri) dari stukutrur kementerian atau lembaga negara. FITRA menegaskan, keberadaan Wamen hanya pemborosan anggaran negara yang disengaja oleh Presiden SBY.

"Kami dari seknas FITRA meminta kepada MK untuk membatalkan wamen ini. Karena, selain pemerintah melakukan politiasi terhadap pegawai negeri dengan modus hanya untuk membagi-bagi jatah kekuasaan diantara orang-orang istana, dan juga hanya menghabiskan alokasi anggaran saja," ujar Uchok Sky Khadafi Kordinator investigasi Dan Advokasi FITRA, dalam rilisnya, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

"Setiap tahun anggaran terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat saja. Ayo batalkan MK, dengarkan keinginan publik MK oleh karena presiden SBY tidak mau mendengarkan apirasi publik untuk tidak melakukan pengangkatan wamen ini," katanya.

Hal ini bisa dilihat data yang ada, mengambil dua contoh dua kementeria yaitu kementerian Luar negeri. Alokasi anggaran untuk Wamen sebesar Rp728 juta untuk tahun anggaran tahun 2011, dan mengalokasi anggaran untuk Wamen sebesar Rp753 juga untuk tahun anggaran 2012.

Sedangakan untuk kementerian Pendidikan pendidikan dan kebudayaan, mengalokasi anggaran untuk wamen sebeser Rp600 juta.

Kemudian, seknas FITRA mempunyai catatan atas Pengangatan wamen oleh presiden SBY, yakni tahun 2011 alokasi anggaran wamen memang hanya sebesar Rp728 juta dan alokasi anggaran sebesar Rp753 juta untuk tahun 2012 untuk kementerian Luar negeri.

Sedangkan untuk wamen pendididkan dan kebudayaan dialokasi sebesar Rp600 juta untuk tahun 2011 dan tahun anggaran 2012. Tetapi alokasi anggaran wamen ini bila dilihat dari alokasi anggaran pertahun akan mengalami kenaikan terus seperti pada kementerian luar negeri, dimana pada tahun 2013 sudah mengalokasi anggaran sampai sebesar Rp1,41 miliar, dan tahun 2014, sudah mengalokasi anggaran sampai sebesar Rp1,49 miliar.

"Hal ini akan membebani APBN kita. Selain itu, tugas-tugas Wamen tidak jelas. Lihat dari nomenklatur kementerian luar negeri, tugas-tugasnya hanya sebagai kordinasi penanangan pendatang gelap (imigran),penyusunan bahan laporan Wamen kepada presiden dan wakil presiden. Selain itu tidak ada nomenklatur lain lagi," tegas Uchok.

Jika melihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wamen hanya mempunyai nomenklatur kesekrerariatan wakil menteri yang akan menghabiskan alokasi anggaran sebesar Rp600 juta pertahun.

"Kalau ada 20 wamen yang diangkat oleh presiden, maka untuk tahun 2012 ini APBN akan terkuras dengan sia-sia sebesar Rp15.070.680.000, bila asumsi alokasi anggaran untuk setiap wamen sebesar Rp753 juta," tegas Uchok.