Hendardji: Kasihan Rakyat Makin Kumisan

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Calon Gubernur DKI Jakarta, Hendardji Soepandji menyatakan, hal terpenting, bukan pada persoalanan berapa jumlah harta kekayaan kandidat yang dimiliki. Akan tetapi, laporan awal dan akhir dana kampanye para kandidat.

"Ini penting untuk menghindari money politik dan penggunaan dana publik. Jumlah dana kampanye harus berbanding, seimbang dan masuk akal dengan jumlah harta kekayaan kandidat," tutur Hendardji, Rabu (5/6/2012).

Menurut Hendardji, jika seorang kandidat memiliki dana kampanye yang jumlahnya tidak berbanding seimbang dengan harta kekayaannya, dana kampanye tersebut harus diaudit oleh KPK.

"Misalnya, seorang kandidat hartanya puluhan miliar, tapi dana kampanyenya sampai ratusan milyar bahkan triliun rupiah, maka aliran dana kampanyenya harus diaudit KPK dalam laporan dana kampanye," tukas Hendardji.

Hendardji menambahkan, jangan sampai dana kampanye malah menggunakan anggaran negara yang merugikan rakyat.

"Jangan sampai anggaran negara untuk kepentingan rakyat, diunakan untuk biaya pilkada seorang cagub. Kasihan rakyat makin Kumisan (kumuh miskin tak punya harapan)," ujar Hendardji.

Menurut Hendardji KPK harus mampu melakukan audit dana kampanye, sehingga dana kampanye yang tidak proporsional dengan harta kekayaan kandidat bisa ditelusuri.

"Asal usul dana kampanye dan penggunaanya harus transparan, itu ruh dari pakta integritas," tegas Hendardji.

Hendardji mengungkap, dirinya mundur dari jabatan Direktur Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran sejak menjadi cagub DKI Jakarta. Padahal, pendapatan PPKK naik dari kisaran 200 miliar pertahun, menjadi kisaran Rp 900 miliar pertahun selama dipimpinnya.

"Saya tidak mau dianggap menggunakan dana negara untuk maju Pilkada," tegasnya.