Kader Golkar Diminta Non Aktif Jika Dicalonkan Partai Lain

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Tohari mengakui belum aturan mengenai sanksi bagi kader yang diusung partai lain sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Menurut Hajriyanto yang juga Wakil Ketua MPR sanksi bagi kader tersebut bisa diberikan yakni kader tersebut harus non-aktif dari kepengurusan Partai Golkar.

"Ada beberapa pola, yang paling ringan kader Golkar yang dicalonkan dari partai lain harus non aktif dari kepengurusan partai Golkar."

"Paling berat diberhentikan dari kepengurusan," ungkapnya kepada wartawan di sela Rapimnas III Partai Golkar di Hotel Aston, Bogor, Jumat (29/6/2012).

Jika kader tersebut tidak pada posisi kepengurusan, tegas dia, maka yang dinonaktifkan adalah dalam keanggotaannya.

Sedangkan sanksi paling berat akan diberhentikan dari keanggotaan. "Tapi ada mekanisme dan forumnya," jelasnya.

"Saya berharap sebagai partai demokratis sanksi yang paling ringan saja. Dengan sanksi paling ringan mencerminkan demokrasi. Dan yang lebih penting tidak menghilangkan hak memilih dan dipilih," tandasnya melanjutkan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, sampai saat ini Jusuf Kalla belum dipinang oleh partai politik lain untuk maju menjadi calon Presiden 2014.

"JK belum. Kan itu baru merupakan statement pribadi dan rasanya tidak pas menanggapi pendapat pribadi anggota atau pengurus partai politik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hingga saat ini, kata Thohari, Golkar sendiri belum memiliki aturan baku mengenai kader partai yang dicalonkan oleh partai lain untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

"Baik peraturan tertulis di AD/ART maupun di peraturan organisasi itu memang belum ada. Karena belum ada maka tidak bisa dikatakan dibolehkan atau dilarang, tinggal peraturannya nanti seperti apa yang disepakati," kata dia.

Oleh karena itu, ia berpendapat dalam Rapat Pimpinan Nasional nanti akan membahas dan mengagendakan persoalan-persoalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Partai Golkar memiliki peraturan yang sistemik mengenai kejadian apabila ada kader Golkar yang diusung partai politik lain.

"Dengan adanya sistem yang mengatur itu, maka langkah-langkah yang nanti ditempuh oleh organisasi, itu betul-betul langkah-langkah yang by sistem. Sesuai dengan peraturan. Bukan langkah-langkah yang didasarkan perasaan suka atau tidak suka," tuturnya.

Nama JK mengemuka sebagai capres Demokrat belakangan ini. Beberapa fungsionaris Demokrat sendiri menyatakan sangat bergembira dan akan dengan tangan terbuka menerima mantan wakil presiden itu.