Anggota DPRD Sulsel Sepakat Haji APBD Dihapus
Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan menyatakan sepakat program naik haji dengan memakai dana anggaran dan pendapatan belanja
Editor:
Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan menyatakan sepakat program naik haji dengan memakai dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dihapus.
Mereka adalah Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Akmal Pasluddin, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Andi Mustaman, dan anggota Fraksi Partai Golkar Tenri Olle.
Roem yang juga anggota Fraksi Partai Golkar mengatakan sepakat sebagaimana kepantasan haji APBD bagi anggota DPRD Sulsel sudah dihilangkan aturannya oleh Pemprov kemarin.
"Saya sepakat dengan itu karena sudah jadi keputusan bersama DPRD dan Pemprov atas masukan dari publik," kata Akmal Pasluddin yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribun Timur, Makassar, Selasa (10/7/2012).
Mustaman mengatakan, penghapusan haji APBD senantiasa harus dilakukan bila memang tidak memiliki aturan. Wakil Ketua Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) ini setuju pemprov menolak haji APBD diadakan lagi.
"Saya ini selalu bertindak sesuai aturan, kalau ada aturan yang melarang maka saya setuju itu, jadi tidak boleh ada lagi," kata Mustaman kepada Tribun Timur (Tribun Network), Selasa (10/7).
Ketua Komisi E Tenri Olle akan menindaklanjuti penyampaian pemprov menghapus haji APBD tersebut. "Kami ini baru di Komisi E, itu akan dibahas. Yang jelas untuk itu (haji APBD) kita mengacu pada aturan (dihapus), iya," kata Tenri yang juga Ketua Komisi E ini kepada Tribun Timur di ruang komisi E DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (10/7/2012).
Sementara anggota Fraksi Golkar Ina Kartika Sari masih berang menanggapi kesepakatan rekan-rekannya itu. Ia belum bersedia memberi komentar sepakat atau tidak. Menurutnya haji APBD masih perlu.
"Kalau saya dari segi fungsi pengawasan dari lembaga. DPRD mengenai pelaksanaan ibadah haji itu masih sangat diperlukan. Saya bukan soal sepakat atau tidak sepakat. Tapi hal itu menurut komisi E," kata Ina.
Anggota Fraksi Golkar Armin Mustamin Toputir yang getol membela haji APBD belum bisa dikonfirmasi. Tribun berusaha mengonfirmasi Armin via telepon selular namun belum diterima meskipun telepon genggamnya terdengar aktif.
Kesepakatan anggota DPRD Sulsel tersebut pasca asisten III Pemprov Amal Natsir menyampaikan aturan haji APBD dihapus, kemarin di kantor DPRD Sulsel. Menurut Amal, penghapusan tersebut lebih baik lantaran haji APBD tidak pantas, tidak sesuai peruntukannya.
Tujuh wakil rakyat yang tergabung dalam haji APBD tahun 2011 yakni anggota fraksi Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri, Andi Mustaman (PDK), Andi Ina Kartika Sari (Golkar), Ni'Matullah (Demokrat), Muhtar Tayebb, Irwan Intje (PDK), dan Akmal Pasluddin (PKS).
Baca Juga:
