Forum Demokrasi Pati Tolak Pilkada Ulang
Meski sebelumnya ia mempertanyakan aturan yang menjadi acuan bagi KPUD dalam menetapkan hasil pilkada yang sudah dilakukan.
Editor:
Rachmat Hidayat
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Ketua Forum Demokrasi Pati Sutrisno menyatakan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh KPUD Kabupaten Pati.
Meski sebelumnya ia mempertanyakan aturan yang menjadi acuan bagi KPUD dalam menetapkan hasil pilkada yang sudah dilakukan.
Ia berharap, semua pihak menghormati dan menerima hasil Pilkada Pati. “Pilkada ulang Kabupaten Pati sudah berjalan dengan damai dan aman. Namun masih saja menyisakan persoalan yang dipicu oleh peserta yang kalah. Muncul bermacam-macam tuduhan bahwa KPU/KPPS berpihak pada yang menang," ungkapnya.
"Kerusakan surat suara,money politik,memobilisasi PNS dan masih banyak lagi tuduhan dari pihak yang tidak diuntungkan. Hal ini kemudian berbuntut pada gugatan pihak yang merasa dirugikan kepada KPU di Mahkamah Konstitusi,” kata Sutrisno menambahkan dalam siaran pers, Jumat, 20 Juli 2012.
Forum Demokrasi Pati (FDP) yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat PATI, menurut Sutrisno menolak diadakannya Pilkada ulang karena dituding oleh sejumlah pihak karena akan membebani APBD kabupaten Pati hingga Rp 38 milyar, serta pemborosan uang rakyat.
“Pilkada ulang menyengsarakan Rakyat. Dana Pilkada Ulang dapat dialihkan untuk pembangunan di bidang pendidikan,kesehatan,infrastuktur yang rusak dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Oleh karena itu, FDP menghormati segala keputusan MK dan KPUD Pati untuk segera menetapkan calon terpilih pada putaran Pllkada 2 Kabupaten Pati.
Pemerintah Kabupaten Pati telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk penyelenggaraan Pilkada. Untuk putaran pertama pada 23 Juli 2011, telah digelontorkan dana sekitar Rp. 21 milyar dan pada putaran kedua 16 Juni 2012 dibutuhkan dana sekitar Rp. 17 milyar.
“Hendaknya pilkada sebagai proses demokrasi . Jangan terciderai dengan adanya pemborosan penggunaan uang rakyat. Kevakuman pemimpin daerah juga akan menghambat proses pengambilan kebijakan yang berakibat semakin tidak ada kejelasan dalam proses pembangunan di Kabupaten Pati, “ Sutrisno menegaskan.
