Pemda Diminta Bantu Uang Bensin Polsek Kuat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR memberikan apresiasi atas pelaksanaan kebijakan 'Polsek Kuat' oleh Polda Jawa Timur dengan menempatkan seorang polisi di satu desa.

Aparat polisi yang disebut Babinkamtibmas ini dibekali alat komunikasi online, kamera, dan keterampilan menengahi masalah keamanan rakyat di tingkat desa berkoordinasi dengan kepala desa setempat.

Komisi III meminta pihak pemerintah daerah (pemda) memberikan dukungan untuk operasionalisasi aparat polisi Babinkamtibmas tersebut, dengan menyediakan uang bensin untuk pembelian 8 liter.

"Dukungan Pemda setempat amat krusial mengingat kepolisian hanya mampu memberikan dukungan operasional berupa uang bensin untuk 8 liter dalam program pelayanan masyarakat ini," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, dalam siaran persnya.

Eva menceritakan, Komisi III telah menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolda Jatim beserta seluruh kapolres/kapolresta se-Jatim berlangsung di Mapolda Jatim, Surabaya, pada 17 Juli 2012.

Pertemuan berlangsung menarik karena disertai simulasi telekonferensi antara dirinya dan anggata Komisi III Nurdiman Munir, dengan aparat kepolisian yang bertugas di desa-desa di Jatim.

Babinkamtibmas tersebut bertugas untuk mendeteksi masalah keamanan, mencari solusi masalah tersbut dan melaksanakan penegakkan hukum.

"Bupati Banyuwangi Azwar Anas, menyambut gembira dengan kebijakan baru tersebut dan berkontribusi berupa pembiayaan operasional kegiatan-kegiatan berbasis pedesaan melalui APBD," kata Eva.

Dukungan uang bensin untuk operasionalisasi aparat polisi Babinkamtibmas ini masuk dalam program pelayanan masyarakat.

Dan program Polsek Kuat merupakan pelaksanaan kebijakan Polmas (community policing) yang sudah masuk dalam blue print reformasi kepolisian sejak 2000.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong agar Mabes Polri menjadikan replikasi kebijakan ini berlaku untuk seluruh provinsi.

Fraksi PDI Perjuangan juga memandang perlu adanya kerjasama Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemda-pemda mendukung program satu polisi satu desa, seebagaimana dicontohkan oleh Bupati Banyuwangi.

"Dukungan APBD untuk biaya operasional ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat agar terlayani keamanannya secara langsung sehingga paradigma baru 3P kepolisian, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dapat terlaksana," terang Eva.