Petinggi Golkar Diminta Tidak Ributkan Ancaman Pemecatan JK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, meminta rekannya di DPP tak meributkan ancaman sanksi pemecatan Jusuf Kalla (JK).

Sebab, itu justru membuat polemik baru di antara senior Partai Golkar, yakni Aburizal Bakrie (Ical) selaku ketua umum, dan JK. Bahkan, dengan figur Akbar Tandjung.

"Pak JK tokoh nasional, beliau adalah mantan ketua umum Golkar. Demikian pula Pak Akbar Tandjung  dan Harmoko. Jadi, saya mohon kepada seluruh pengurus teras Partai golkar, saya menganjurkan untuk menghentikan polemik tentang isu wacana dan pemecatan," ujar Priyo, Rabu (25/7/2012).

"Yang itu kurang produktif, hanya membenturkan figur-figur senior kita, antara Pak JK dan Pak Aburizal Bakrie, dengan Pak Akbar Tandjung, dan seterusnya," imbuh Priyo.

Menurut Priyo, pendapat tentang pemecatan JK justru tidak baik untuk konsolidasi internal partai.

Diberitakan sebelumnya, JK yang merupakan senior di Partai Golkar, tak ambil pusing dengan adanya sanksi pemecatan, bila ia maju menjadi calon presiden (capres) dari partai lain. JK berkali-kali mengatakan siap dipecat.

Sanksi pemecatan terhadap kader pembelot dikeluarkan DPP Partai Golkar, saat mengukuhkan Ical sebagai capres  dalam Rapimnas di Bogor. Sanksi itu sebagai antisipasi, juga untuk menjaga kekompakan dukungan kepada Ical selaku capres.

Secara pribadi, Priyo berpendapat sebaiknya proses politik terhadap JK dilepaskan secara alami.

"Pak JK adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati di negeri ini, dan semua orang tahu. Biarkan lah semua berproses dengan alami. Setahu saya, baik Pak JK dan Pak Ical bersahabat dengan Pak Akbar Tandjung," tutur Priyo yang juga Wakil Ketua DPR. (*)

BACA JUGA

• Adik Nazaruddin Mangkir dari Panggilan KPK 
• KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Suap DPID 
• Golkar Masih Butuhkan Jusuf Kalla 
• Pemulangan Djoko Tjandra Andalkan Hubungan Baik RI-PNG