Kamerad Kembali Datangi KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) kembali ngegruduk gedung KPK meminta agar KPK segera memeriksa oknum di Departemen Agama, Khususnya dibagian Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah. Dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Usut tuntas oknum dana abadi umat dan setoran awal calon haji. Mendesak Suryadharma Ali untuk transparan dalam mengelola dana setoran awal calon haji yang sampai saat ini sudah menumpuk sebanyak 44 triliun, KPK harus berani mengungkap ini untuk kepentingan umat," ungkap Presedium KAMERAD, Haris Pertama, Jumat (27/7/2012).

Setiap tahun ongkos naik haji diakui oleh Haris Pertama selalu ada kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kenaikan itu tidak diimbangi dengan meningkatnya pelayanan dari penyelenggara haji tersebut.

"Belum lagi masih ada penumpukan jamaah haji yang mencapi 1,9 juta orang diseluruh Indonesia," tegasnya.

Dari angka 1,9 juta ini setiap jemaah haji harus menyetor dana awal antara 20 juta rupiah sampai 25 juta rupiah. Dan itu tidak ada transparansi dari Depag itu sendiri.

"Sekjen Kemenag Bahrul Hayat mengatakan, uang storan awal calon jemaah haji mencapai 44 triliun rupiah. Namun, tidak ada penjelasan secara rinci penempatan dana yang sangat besar itu," ujar Haris.

Atas ketidaktransparan itu, Haris mencurigai adanya motif korupsi yang dilakukan oleh oknum Kemenag atas dana setoran awal jemaah haji tersebut.

"Itu bisa menjadi lahan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di Kemenag. Menteri Agama harus bisa menjelaskan secara rinci anggaran tersebut. Jika tidak, KPK harus segera bertindak," urainya.

Baca juga: