Sistem Distribusi Anggaran Daerah Tidak Proporsional

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin

TRIBUNNEWS.COM, WAJO -- Anggota DPR RI Akbar Faisal menyoroti sistem distribusi anggaran bagi daerah yang belum proporsional sehingga harus diperjuangkan kepada daerah maupun kepala instansi yang terkait. Bahkan menurutnya, sangatlah wajar jika seorang bupati atau kepala dinas harus direpotkan bolak balik ke Jakarta untuk melakukan ekspose agar mendapatkan anggaran bagi pembangunan di daerahnya.

Demikian diungkapkan oleh Akbar Faisal saat melakukan tatap muka dengan para konstituennya di salah satu warkop di Kota Sengkang Kabupaten Wajo (30/7/2012). Pertemuan ini selain dihadiri oleh sejumlah LSM dan masyarakat, juga beberapa orang anggota DPRD , diantaranya adalah Taqwa Gaffar yang juga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo .

"Saya maklum jika pak bupati melakukan itu karena memang sistem distribusi anggaran bagi daerah belum proporsional., karena jika tidak bisa saja anggarannya diambil oleh daerah lain," ungkap politisi dari Partai Hanura ini.

Pada kesempatan itu, Akbar juga memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk memberikan pertanyaan terkait dengan kapasitasnya selaku Anggota Komisi II di DPR-RI. Ia juga menjawab sejumlah pertanyaan perserta pertemuan itu serta membeberkan besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas bagi anggota pemerintahan pusar.

Akbar menjelaskan bahwa porsi perjalanan anggota DPR jauh lebih kecil jika diibanding dengan porsi anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat. Menurutnya anggaran perjalanan dinas bagi anggota DPR hanya berjumlah 172 Miliar jauh lebih sedikit jika dibanding dengan anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat yang mencapai. 18 Trilyun lebih untuk tahun 2012 ini.