PMKRI Minta Warga Perbatasan Timor Leste Diperhatikan

TRIBUNNEWS,COM- JAKARTA- Insiden bentrok antarwarga dua negara, tepatnya di perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Naiulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur menjadi keprihatian PMKRI.

Agar kejadian serupa tidak terulang, kehidupan dan perekonomian warga di perbatasan hendaknya menjadi perhatian serius. Kemudian pangkal persoalan, yakni menyangkut tanah, maka status kepemilikan tanah di perbatasan harus dipastikan.

"Pertikaian fisik antarwarga Republik Indonesia dan warga Republik Demokratik Timor Leste, di wilayah perbatasan pada 31 Juli 2012 silam mmberikan pesan yang mendalam bagi kita," ujar Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Melkior Wara Mas kepada Tribunnews.com Jumat (3/8/2012) sore.

Menurut Melki, sapaan Melkior Wara Mas, negara seharusnya lebih memperhatikan perkembangan kehidupan rakyatnya di wilayah perbatasan dengan Negara mana pun. Pertikaian hak ulayat atau lahan tidak hanya terjadi di wilayah dalam teritorial NKRI, pertikaian juga terjadi di wilayah terluar atau perbatasan NKRI.

Ini dapat mengingatkan kita pada hilangnya Pulau Ligitan dan Sipadan, perselisihan wilayah perbatasan lainnya, serta raibnya Timor Timur, menunjukkan lemahnya pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dari gangguan asing," katanya

Untuk itu, PP PMKRI berharap, pemerintah lebih memperhatikan secara serius dan menuntaskan persoalan perbatasan. Diprioritaskan pula sengketa lahan yang kerap terjadi tidak semata-mata persoalan hak ulayat, tetapi persoalan ekonomi rakyat.

Lahan sebagai ladang mata pencaharian yang utama bagi warga perbatasan. Perekonomian rakyat di perbatasan sangat bergantung pada lahan-lahan garapan. "Menjadi penting pula, menjamin kesejahteraan rakyat perbatasan menunjukan kesuksesan sebuah negara menjamin rasa aman bagi rakyatnya."

Dengan pertimbangan itu, kata Melki, PP PMKRI menyerukan kepada pemerintah agar fokus saat menangani keamanan wilayah perbatasan. Caranya, penting penguatan kapasitas pasukan TNI dan Pomlri untuk memperketat penjagaan batas-batas wilayah NKRI agar tidak tergerus klaim wilayah negara tetangga.

"Perlu penegasan kembali titik wilayah perbatasan teritorial NKRI dengan batasan wilayah negara lain," ujarnya sembari menyebut penegasan batas-batas teritorial tersebut dapat memberikan pengetahuan umum bagi generasi penerus bangsa.

Seperti marak diberitakan, Selasa petan lalu, bentrok di perbatasan dipicu penolakan warga NKRI terhadap pembangunan kantor Imigrasi Timor Leste di zona bebas kedua negara. Padahal, pembangunan gedung itu sempat dihentikan aparat TNI.

Warga Haumeni Ana (NKRI), versus warga Timor Leste di perbatasan kedua negara baku lempar batu. Mereka sempat mengusir warga Timor Leste yang menggusur lahan untuk pembangunan kantor imigrasi Timor Leste. Akibatnya, pos keamanan Timor Leste rusak akibat lemparan batu. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan itu. (*)