Sabtu, 23 Agustus 2025

Pembantaian Rohingya di Myanmar

PKS Mengirimkan Delegasi ke Myanmar

Partai Keadilan Sosial (PKS) mengirimkan delegasi ke Myanmar dalam misi mencari solusi atas masalah muslim Rohingya. Delegasi tersebut

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-inlihat foto PKS Mengirimkan Delegasi ke Myanmar
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Sekitar 200 massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Kota Samarinda berunjuk rasa mengutuk kekerasan dan pembantaian oleh pemerintah Burma terhadap muslim Rohingya di perempatan Mal Lembuswana, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (10/8/2012). HTI mendesak kepada pemerintah Burma untuk segera menghentikan tindakan biadab itu dan mendesak pemerintah Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk melakukan tindakan efektif agar kekejaman tersebut tidak berlanjut. (TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sosial (PKS) mengirimkan delegasi ke Myanmar dalam misi mencari solusi atas masalah muslim Rohingya. Delegasi tersebut berangkat Selasa (21/8/2012) pagi, dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid.

"Kami mendukung misi kemanusiaan yang dibawa anggota parlemen RI pimpinan Hidayat Nur Wahid. Delegasi ini melengkapi upaya yang telah dilakukan oleh Jusuf Kalla sebelumnya sebagai Ketua PMI dan utusan khusus Indonesia untuk Myanmar. Pengiriman delegasi ini adalah bukti kepedulian PKS terhadap masalah kemanusiaan di peringkat kawasan,"kata  Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dalam rilis yang diterima wartawan Tribun.

Delegasi Indonesia terdiri dari 4 anggota parlemen, yaitu Hidayat Nur Wahid, Moh. Sohibul Iman, Nurhasan Zaidi dan Ledia Hanifa, bersama dua staf Kementerian Sosial, yaitu, Suryama M. Sastra dan Sapto Waluyo.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, misi Delegasi Indonesia adalah mendorong pemerintah Myanmar supaya membuka akses bagi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi di Rakhine/Arakan.

"Konflik itu mungkin dinyatakan sebagai masalah domestik, tapi dampaknya jelas melampaui batas negara. Di Indonesia ada sekitar 500 pengungsi Myanmar, belum lagi di perbatasan Bangladesh dan Thailand. Karena itu, kita harus cari solusi sesuai prinsip ASEAN,”tutur Hidayat Nur Wahid.

Senada dengan Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR RI yang juga Ketua V Kaukus Perempuan Parlemen DPR RI, Ledia Hanifa mengatakan, Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mendukung proses demokratisasi di Myanmar melalui kaukus parlemen.

"Saat ini, kita perlu memberi perhatian pada masalah kemanusiaan agar tidak jatuh korban lebih besar, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Pemerintah Myanmar harus menghormati HAM dan membuka akses sesuai standar Internasional,”kata Ledia Hanifa.

Delegasi Indonesia dilepas oleh sejumlah aktivis kemanusiaan dari PKPU dan RZI serta wartawan Al Jazeera. Delegasi Indonesia direncanakan bertemu dengan Ketua Parlemen dan Menteri Urusan Perbatasan, serta Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar.

Baca Juga:

Sumber: TribunJakarta
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan