Besok, Puluhan LSM Menggelar Aksi Demo Tolak Hillary Clinton

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Perwakilan organisasi dan Pergerakan Permuda Indonesia akan mendatangi Kedubes AS terkait rencana kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton.

Para LSM ini menduga, kedatangan Hillary juga terkait membicarakan renegosiasi kontrak antara pemerintah RI dengan Freeport.

"Freeport adalah praktek kolonialisme yang secara kasat mata dapat disaksikan," tegas Masinton Pasaribu, Ketua Umum DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Senin, (3/09/2012).

Selama Kontrak Karya yang telah berlangsung selama 43 tahun sejak 1967, negara hanya mendapat persenan alakadarnya.

"Negara tidak mengatur ke mana emas dan tembaga itu dilarikan, dijual kemana dan dengan harga berapa. Selain itu, rakyat Papua mengalami perlakuan yang tidak adil seperti perampasan tanah hak adat, pemiskinan, kerusakan lingkungan, dan diskriminasi," tuturnya.

Masinton menambahkan, renegosiasi kontrak antara pemerintahan SBY dengan PT Freeport tidak mengedepankan prinsip negara berdaulat dan merdeka, harus ditolak karena hasilnya pasti merugikan kepentingan nasional Indonesia dalam jangka panjang.

"Besok, Selasa (4/9/2012), kami akan menyampaikan sikap sejarah pemuda Indonesia menentang segala bentuk praktek neo kolonialisme-Imperialisme di Tanah air.  Melakukan aksi damai di Kedubes AS,"ujarnya.

Masinton menuturkan gerakan organisasi pemuda yang akan terlibat dalam aksi di Kedutaan Besar AS besok ialah, REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), NAPAS (National Papua Solidarity), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi), PETISI 28,

Kemudian, SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), PRD (Partai Rakyat Demokratik), INDIES, IGJ (Institute Global Justice), dan lain-lain. "Freeport adalah benteng kolonialisme di Indonesia yang harus dijebol," tandasnya.