Pengusaha Menilai Ekspor CPO Sulit Berhasil

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Steven Greatness

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Pengusaha Kalbar menilai optimisme pemerintah terhadap ekspor Crude Oil Paim (CPO) tidak akan berhasil. Apabila hambatan atau tantangan persaingan bisnis seperti isu ramah lingkungan yang digemborkan luar negeri tidak dapat diyakinkan atau diatasi pemerintah dengan baik termasuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif bea masuk 5 persen.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Soetaryo Soemarno, mengatakan, bea masuk sebesar 5 persen sudah ada pada kesepakatan kerjasama antar multilateral maupun bilateral sehingga tidak ada alasan tidak mendapatkan fasilitas bea masuk 5 persen terhadap ekspor Indonesia.

Sementara terkait produk CPO yang dinilai tidak merupakan komoditas ramah lingkungan, menurut Soetaryo, lebih dikarenakan persaingan bisnis komoditi antar negara. Untuk itu jangan sampai pengalaman komoditi kayu terulang kembali yaitu harus menggunakan sertifikat ramah lingkungan.

"Kayu kita dulu juga demikian, mau dihantam luar negeri sehingga menjadi hambatan teknis karena adanya persaingan. Luar negeri mencoba ambil celah yang akhirnya kita dibatasi dengan kouta ekspor," ujarnya kepada Tribun, Senin (9/9/2012).

Soetaryo menegaskan, jika harus disertai sertifikat maka yang mengeluarkan sertifikat ramah lingkungan bukan pihak luar negeri tapi lembaga dalam negeri. Meski begitu, yang paling utama delegasi pemerintah harus bisa melobi bahwa CPO bukan komoditas yang merusak lingkungan.

Delegasi Indonesia seharusnya lobi anggota APEC sebelum pertemuan digelar. Kegagalan utusan Indonesia memperjuangkan CPO sebagai komoditas lingkungan, menandakan ahli negosiasi sangat minim di Indonesia.

"Indonesia akan booming CPO di dunia, minyak kedelai dan minyak bunga matahari luar negeri akan terdesak. Karena itu, menjadi satu hambatan ekspor kita. Pemerintah harus yakinkan pihak luar negeri bahwa CPO tidak merusak lingkungan," paparnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menyatakan bagus jika pemerintah bisa selalu bersikap optimis, namun untuk kasus CPO optimis saja tidak cukup.

"Masyarakat Internasional saat ini semakin sensitif dengan isu lingkungan, sehingga jika Indonesia tidak melakukan penyesuaian yang baik melalui regulasi yang ketat terhadap kelestarian lingkungan. Jangan sampai akhirnya kita terpaksa impor CPO melalui Malaysia atau Singapura yang nantinya mendapat untung dari kebodohan kita," ungkap Acui.

Menurutnya, Pulau Kalimantan termasuk Kalbar didalamnya merupakan kebun sawit terluas di dunia, kedepan akan menjadi sumber penghasil CPO yang tersebar di dunia, dan merupakan saingan bagi produsen minyak nabati lainnya seperti minyak jagung dan minyak kacang produk Amerika.

"Saingan kita akan menghadang CPO dengan berbagai cara termasuk mengunakan isu lingkungan yang menjadi trend dunia saat ini, ingat dulu minyak kelapa kiat dihantam dengan isu kolestrerol karena bersaing dengan minyak kedelai Amerika. Namun apapun itu kita harus lincah dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman," katanya.