Inspektorat Bentuk Tim Bedah Dishub Samarinda

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA -- Ispektorat Daerah (Itda) Samarinda sudah membentuk tim untuk membedah dan akan memproses permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Demikian dikatakan Kepala Inspektorat Daerah Samarinda, Hermanus Barus kepada Tribun, Selasa (11/9/2012). Itda sendiri menurutnya sudah mendapatkan Intruksi langsung dari Wakil Walikota Nusyirwan Ismail untuk memeriksa permasalahan yang ada di Dishub Samarinda. "Saya sudah di sms Wawali untuk melakukan pemeriksaan tentang itu," kata Barus.

Menurut Barus, pihaknya bukan hanya akan memeriksa kebocoran - kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda dari Dishub Samarinda, tapi akan mengevaluasi kinerja Dishub Samarinda secara keseluruhan. Seperti diketahui, beberapa kebocoran yang menyita perhatian publik seperti masalah kir dan parkir. Untuk kir sendiri PAD diperkirakan bocor Rp 3 miliar pertahunnya. Untuk retribusi parkir hingga Juli 2012 hanya terkumpul Rp 300 juta dari target Rp 3 miliar.  

"Kita nggak hanya fokus hanya kepada kebocoran kir. Kita mau lihat di Dishub itu bagaimana. Kita mencoba untuk memberikan perbaikan Dishub secara keseluruhan, termasuk parkir. Kenapa selama ini parkir nggak beres - beres. Parkir, termasuk yang retribusi dan pajak parkir," tegas Barus.

Untuk masalah kir menurut Barus, sebenarnya merupakan hal yang sederhana dan mudah bagi Dishub Samarinda untuk mengetahui adanya indikasi kebocoran. Apalagi, kebocoran yang ada bukanlah jumlah yang sedikit. Namun untuk langkah awal, pihaknya akan memakai data yang ada pada Samsat Samarinda.

"Harusnya, Dishub itu bisa membandingkan jumlah yang wajib kir dan jumlah penerimaan kir- nya. Kita akan berangkat dari data itu nanti. Inspektorat akan berawal dari situ. Kita akan meminta data dari Samsat, berapa yang wajib kir di Samarinda. Berapa realisasi pendapatan kir- nya. Selisihnya kemana? Sederhana saja,"katanya.

Terkait bila itu memang sangat mudah dan sederhana untuk mengetahui ada indikasi kebocoran PAD, namun hal ini tetap terulang dan apakah ini merupakan kesengajaan dan ada keterlibatan oknum dalam sistem yang sudah cukup terorganisir dengan baik, Barus mengatakan akan mendalami dan akan  terus mengejar kasus tersebut. Bila memang ada oknum, pihaknya akan menyerahkannya ke pihak yang berwajib.

"Nanti kita periksa, kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kita akan kejar itu. Apakah memang ada unsur kesengajaan, pembiaran, kita akan telusuri. Kalau memang masuk ranah hukum, kita akan serahkan ke aparat penegak hukum," katanya.