Terlambat, Pemkot Depok Akan Gelar Operasi Yustisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait terorisme yang mencuat belakangan ini, banyak kalangan menilai Pemerintah Kota Depok yang baru akan melakukan operasi yustisi setelah kejadian tersebut, terlambat dalam mengantisipasi hal tersebut. Rencananya, operasi yang akan dilakukan di 22 titik kecamatan ini akan digelar pada pekan depan.

"Memang sedikit terlambat, karena harus menunggu aktivitas warga kembali normal terlebih dahulu," terang Hani Hamidah, Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hani juga menjelaskan, nantinya operasi tersebut dilakukan di wilayah yang pencapaian E-KTP masih rendah namun mobilitas pendatangnya sangat tinggi.

Selain masalah operasi tersebut, Hani menjelaskan bahwa pemkot Depok akan melakukan Rapat Kordinasi (Rakor) dengan para kepala lurah dan camat di kawasan Depok sebagai langkah antisipasi pencegahan terorisme.

Dalam rakor tersebut, menurut Hani, pihaknya akan meminta tiap-tiap kelurahan dan kecamatan untuk lebih memperketat pengawasan di wilayahnya. Hani juga menjelaskan, pihaknya akan dibantu oleh tim Satpol PP, kelurahan dan kecamatan setempat.

"Sosialisasi sudah kami lakukan dengan mengimbau masyarakat lewat running text di Jalan Margonda (JPO Margo City-Detos)," kata Hani.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Kalimulya, Cecep Hidayat mengatakan, pihaknya sudah melakukan sweping pada warga yang tinggal di kontrakan kawasan RW 07, sejak kemarin malam, Ahad (9/9). Dia menyebutkan wilayah tersebut merupakan kawasan kontrakan yang paling ramai ditempati pendatang yang berdomisili di Kalimulya.

Cecep juga menyatakan, pihaknya sudah meminta RT dan RW setempat melakukan pendataan pada para warga baru. Selain upaya pendataan, warga kelurahan Kalimulya juga diminta bekerjasama dalam melaporkan para tamunya dalam kurun waktu 1x24 jam. "Selain upaya tersebut, program siskamling juga kembali kami terapkan secara rutin," kata Cecep.

Klik: