Biaya Perjalanan Rp 23 Triliun Bisa Atasi Macet Jakarta
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Eddhie Prabowo menilai biaya perjalanan dinas pemerintah Rp 23 triliun bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Eddhie Prabowo menilai biaya perjalanan dinas pemerintah Rp 23 triliun bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk perbaikan infrastruktur di kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta.
"Bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan sehingga kemacetan berkurang," kata Eddhie dalam diskusi di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Menurut dia butuh sekitar Rp 16 triliun memperbaiki infrastruktur kota besar di Indonesia. Selain perbaikan infrastruktur fisik, biaya perjalanan dinas pemerintah itu juga bisa dialihkan memperbaiki infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan kesehatan.
"Biaya Rp 23 triliun ini kita harapkan pemerintah bisa berkaca karena terlalu besar. Harusnya tidak lebih dari Rp 3 triliun. Tidak harus Rp 23 triliun. Ngacanya bisa dari perjalanan swasta," kata Eddhie.
Gerindra, menurut Eddhie, sudah memiliki usulan konkret moratorium atau penghentian sementara kunker atau studi banding anggota DPR dari Gerindra. "Harapan kami dengan kami dengan moratorium ini bisa jadi pelajaran bagi eksekutif (pemerintah)," ujarnya.
Klik:
