DPR: Distribusi BBM Subsidi oleh Pertamina, Bukan Asing!
Anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Adityo Rizaldi menilai, penyaluran BBM subsidi tetap dipegang Pertamina dan Hiswana Migas.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Sugiyarto
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/CEO-AWARDS-2026-FINNET.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Adityo Rizaldi menilai penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tetap dipegang Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
"Kita mendukung penyaluran distribusi BBM subsidi oleh Pertamina dan Hiswana Migas," tegas Politisi Partai Golkar saat berbincang-bincang dengan Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Hal ini diutarakannya menanggapi rencanan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tetap akan melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan untuk menghindari monopoli penyaluran BBM bersubsidi. Tender ini dipastikan melibatkan perusahaan-perusahaan asing penyalur BBM. Khususnya, rencana melibatkan asing dalam bisnis distribusi SPBU di Jawa-Bali pada 2013.
Lanjut Bobby, mengapa tidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing ikut mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia?
Alasannya, perusahaan asing di bisnis hilir minyak dan gas (migas) sampai saat ini belum memberikan nilai tambah dalam distribusi BBM bersubsidi. "Saat ini perusahaan asing belum ada yang mampu memberikan nilai tambah dalam distribusi BBM bersubsidi,” ujarnya.
Anggota DPR ini juga menegaskan bukan berarti alergi terhadap asing dengan mendorong penyaluran BBM subsidi pada Pertamina dan Hiswana Migas. Namun jauh dari pada itu, migas menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan produk kebutuhan pokok dan tidak tergantikan. karena itu, distribusi BBM subsidi tidak bisa jatuh ke tangan asing.
Untuk itu, Bobby mengaku bahwa secara legislasi dan regulasi memang menjadi kelemahan yang bisa memungkinkan kegiatan yang akan dilaksanakan BPH Migas itu terealisasi. Dengan itu perlu segera merevisi Undang-undang No 22/2001 tentang migas dan susun UU migas baru yang murni berpihak kepada kepentingan dan kedaulatan energi nasional yang terlepas dari kendali pihak asing.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPH Migas, Fahmi H.Matori Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan melanjutkan rencananya menyelenggarakan tender penyaluran BBM bersubsidi, termasuk melanjutkan rencana memasukkan SPBU asing ke dalam tender itu.
Fahmi menjelaskan pihaknya akan tetap melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari monopoli pada penyaluran BBM khusus itu.
Adapun BBM bersubsidi yang akan ditenderkan kurang dari 0,5 persen dari jumlah total kuota BBM bersubsidi yang akan disalurkan pada tahun 2013 nanti. "Dengan tender ini, BPH Migas bisa mendorong kualitas pelayanan SPBU kepada publik. Karena dibuka untuk yang lain, Pertamina juga akhirnya meningkatkan pelayanan," kata Fahmi.
Selama ini, distribusi BBM bersubsidi dimonopoli oleh Pertamina. Dengan langkah tender ini, Fahmi menyatakan pihaknya yakin akan dapat memperbanyak perusahaan nasional dan koperasi yang ikut berperan dalam distribusi BBM bersubsidi kedepannya.
"Tujuan utamanya adalah bagaimana umat dapat menikmati subsidi dengan merata, tidak lagi dimonopoli Pertamina yang kurang bisa memeratakan cakupan wilayah distribusi di beberapa daerah di luar pulau Jawa," jelasnya. (*)
BACA JUGA:
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/CEO-AWARDS-2026-FINNET.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/FOTO-Ketua-SPKS-Sabarudin.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/umkm2222222.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/jalur-laut-PIS-andalan-energi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/koperasi-kana-nih.jpg)