Calon Presiden 2014
Akbar Sarankan Ical Pilih Tokoh Jawa dan Mantan Militer
Siapa Cawapres yang akan digandeng Partai Golkar sebagai pasangan Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie (Ical) dalam Pilpres 2014
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Johnson Simanjuntak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siapa Cawapres yang akan digandeng Partai Golkar sebagai pasangan Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie (Ical) dalam Pilpres 2014 mendatang? Hal itu masih menjadi tanya besar pasca-keputusan Rapimnas Golkar menetapkan Ical sebagai Capres dari partai berlambang beringin ini, meskipun banyak nama yang beredar digadang-gadang menjadi Cawapres.
Mengenai hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung memiliki saran buat Ical dan Partai Golkar untuk menentukan "pengantin" Cawapres Ketua Umum partai yang identik dengan warna kuning ini.
Politikus senior di Partai Golkar ini mengatakan Ical mestinya meminang tokoh dari Jawa. Pasalnya Ical sendiri adalah sosok mewakili Sumatera. Namun tetap menurutnya keputusan akhir di tangan Ical sendiri untuk menentukan siapa Cawapres yang akan mendampinginya dalam pertarungan Pilpres 2014 mendatang.
"Kalau dari pendekatan suku, wilayah saudara Aburizal dari Sumatra. Tentu untuk menaikkan bisa tokoh dari Jawa," saran Akbar Tanjung kepada Ical, saat ditemui disela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV DPP Partai Golkar, Senin (29/10/2012) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Lanjutnya lagi, sosok pendamping Ical tersebut bisa dari sipil atau bisa juga tokoh Jawa berlatarbelakang militer. "Latar belakang militer bukan militer aktif," tegasnya.
Bang Akbar, demikian sapaannya, mengatakan ada sejumlah nama seperti Ipar Presiden SBY, Pramono Edi Wibowo dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang bisa dijadikan sebagai Cawapres Ical pada Pilpres mendatang.
Namun, saat ditanya bagaimana dengan isteri SBY, Ani Yudhoyono, Akbar menjelaskan hal itu masih harus menunggu keputusan dari internal partai Demokrat apakah diperbolehkan atau tidak.
"Mereka kan punya partai sendiri. Demokrat punya kebijakan sendiri, kita tunggu saja Demokrat kebijakannya apa," jelasnya.
Klik: