Hatta Taliwang Komentari Lin Chen Wei

Oleh :M.Hatta Taliwang

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Bukan hanya Undang-undang (UU) Migas yang dipersoalkan. Puluhan UU yang dibuat di awal Reformasi juga dipersoalkan. Terutama yang melibatkan konsultan-konsultan asing. Baca juga Badut-badut Politik di Balik Pembubaran BP Migas

Artinya, memang pada saat euphoria reformasi itu banyak yang hanya fokus menjatuhkan Soeharto, tetapi tidak waspada bahwa dibalik itu ada agenda agenda besar dari pihak asing untuk makin meliberalisasi Indonesia.

Peristiwa itulah yang oleh Dr. Syamsul Hadi dkk, dari UI sebagai KUDETA PUTIH (silakan baca bukunya). Jadi bagi kami siapapun sah untuk melakukan peninjauan ulang atas produk UU yang dianggap bertentangan dengan UUD negerinya. Tanpa harus menyebut sebagai badut atau cap apapun.

Lagi pula keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) diambil oleh 9 hakim MK. Jadi sangat naif kalau itu dianggap sebagai manuver dan permainan politik Mahfud MD, Ketua MK. Kalau begitu berarti si penuduh meremehkan kredibilitas 8 hakim lainnya.

Bisa saja ada orang-orang yang dimaksud oleh Lin Che Wei. Namun dalam persfektif saya sebagian, mungkin. Sekali lagi mungkin, sebatas disebut sebagai orang yang baru tercerahkan kembali atau barangkali sebagai semacam pertobatan. Daripada menjadi orang yang sudah tahu tidak benar tetapi terus berjalan diatas ketidak benaran sampai akhir hidupnya.

Jangankan urusan Undang Undang, Urusan UU Dasar saja berapa kali pemimpin-pemimpin bangsa kita (Pemimpin yang itu ke itu di era tahun 1940-an, 1950-an) juga tersesat sehinggga harus bolak balik merubah UUD.

Ada UUD 1945, ada UUDS 1950 kemudian kembali ke UUD 1945 lagi. Itu biasa saja dalam dinamika politik bangsa dalam menjawab setiap masalah dan tantangan zaman.

Besok, jangankan UU, UUD yang sekarangpun bisa kita tinjau ulang. Jadi apa ygan perlu dirisaukan? Hanya sekedar untuk mementahkan "kepahlawanan" mereka yang menang dalam Judicial Review tentang BP Migas? Ah kekanakan banget