Komisi I Nilai Ada Keanehan Evaluasi UKP4 terhadap K/L

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai aneh evaluasi UKP4 dan Wantimpres pada rapat kabinet paripurna.

Hal itu, kata Mahfudz, terlihat pada masih minimnya serapan anggaran tahun 2012 di Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Lagi-lagi yang disalahkan DPR yang oleh UKP4 dinilai makan waktu lama dalam pembahasan anggaran bersama Menkeu," kata Mahfudz kepada Tribunnews.com, Minggu (30/12/2012)

Padahal, lanjut Mahfudz, DPR membahas anggaran sesuai waktu penyampaian nota keuangan oleh Presiden ke DPR dan penyampaian Pagu Sementara K/L oleh Menkeu ke Badan Anggaran.

"Jika pemerintah merasa waktu yang tersedia untuk merealisasikan anggaran tinggal sedikit, harusnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam mengajukan rencana pembahasan ke DPR," ujar Politisi PKS itu.

Namun, Mahfudz melihat ada yang aneh, yaitu ketika RAPBN dan RAPBNP sudah disahkan di paripurna DPR. pemerintah melalui Kemenkeu masih membintangi atau memblokir beberapa pos anggaran K/L hingga lewat batas tahun anggaran.

"Ini yang misalnya terjadi di TNI. Anggaran optimalisasi TNI sebesar Rp 678 miliar yang sudah lama dibahas, disetujui dan dimasukkan dalam UU APBNP 2012, justru diblokir Menkeu atas arahan Seskab," kata Mahfudz.

Lebih aneh lagi, menurut Mahfudz, alasan pemblokiran karena ada surat aduan masyarakat bahwa ada mark-up, tidak prioritas dan indikasi kongkalikong.

"Anggaran tersebut belum dilaksanakan tapi surat kaleng dari masyarakat tanpa nama lebih dipercaya Seskab dan Menkeu daripada penjelasan Menhan dan Panglima TNI," katanya.

Apalagi, lanjut anggota DPR, ini pemblokiran tersebut dilakukan sepihak oleh Menkeu atas arahan Seskab. "Bahkan DPR menerima surat pemberitahuan soal pemblokiran itu hanya dari Dirjen Anggaran Kemenkeu," ujarnya.

Jika pemerintah mau terbuka, tutur Mahfudz, sesungguhnya masalah terbesar soal serapan anggaran justru ada di pemerintah.

"Banyak K/L tidak siap dengan satuan tiga saat membahas RKAKL dengan DPR," imbuhnya.