DPRD Kaltim Desak Penanganan Dini

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Syaparuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim yang membidangi perbatasan, mendesak Pemprov Kaltim segera memberikan penanganan dini terkait terisolasinya puluhan ribu warga pedalaman di Apau Kayan, Malinau dikarenakan tak ada lagi penerbangan ke wilayah mereka.

Menurutnya, hal tersebut tidak bisa terus dibiarkan atau hanya sekadar masih mencari-cari solusi terbaiknya seperti apa. Pasalnya terisolasinya puluhan ribu masyarakat itu sudah terjadi sejak lama. Kondisi mereka sangat memprihatinkan karena dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka hanya mengandalkan jalur udara dari pesawat Susi Air, yang kini sedang terhenti.

"Harus segera ada penanganan dini. Soal-soal jangka panjang, seperti membangun bandara, memperbaiki akses jalan dan lain sebagainya, saya pikir itu sambil berjalan lah. Mereka menderita tak mendapatkan kebutuhan selama kurun waktu lama itu seperti apa? Nah itu yang harus dipikirkan," kata Syaparuddin, Senin (21/1/2013).

Dia berharap, Pemprov dalam hal ini Gubernur tidak berlama-lama memikirkan solusi itu, sebab menyangkut kebutuhan masyarakat, itu adalah sangat mendesak. "Jangan nanti katanya harus lelang dulu, atau harus ditender dulu dan lain sebagainya. Masyarakat tidak tahu urusan begituan, mereka ingin penanganan cepat, mereka ingin dapat hidup tenang sehari-harinya. Makanya sekali lagi saya tegaskan, segera itu ditangani dengan cepat," ujarnya.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku baru mendapatkan laporan mengenai hal itu. ia mengaku masih akan melakukan kroscek lebih lanjut, untuk mengetahui persoalan sebenarnya bukan masih berdasarkan asumsi atau informasi yang berkembang di media.

"Saya baru dapat laporannya kemarin, makanya ini saya baru akan koordinasikan dengan staf saya mengapa masalahnya Susi Air sehingga tak terbang lagi. Memang kita akui, persoalan transportasi udara sangat diperlukan sekali masyarakat di sana (Apau Kayan), karena diakui tidak ada darat ataupun laut ke sana. Nah dengan Susi Air katanya tak terbang lagi, ya berkejadian seperti yang berkembang itu informasinya, tapi sekali lagi saya akan kroscek lebih lanjut," kata Awang, kemarin.

Diakuinya, dengan Susi Air tidak ada kontrak atau apapun, lebih kepada komitmen bersama-sama membantu masyarakat perbatasan mendapatkan kebutuhannya. Namun harus disadari pula, tentu Susi Air yang berlabelkan swasta menghitung untung ruginya. Dan barangkali kerugiannya tak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan.

"Itulah makanya saya sering sebutkan dalam mengantisipasi jangka pendeknya, yakni perlunya jembatan udara yang itu dikelola oleh pemerintah. Karena kalau dikelola swasta, seperti sekarang ini yang barangkali ada perhitungan untung-ruginya. Nah kalau pemerintah, murni membantu masyarakat. Tapi sekali lagi, ini akan saya kroscek lebih lanjut lagi, dan bagaimanapun caranya masyarakat Apau Kayan atau pun masyarakat perbatasan lainnya harus dipenuhi kebutuhan mereka," ujarnya.

Untuk jangka panjangnya sendiri, lanjutnya, itulah kini Pemprov sedang memperluas tiga bandara perintis di tiga Kabupaten perbatasan (Malinau, Nunukan dan Kutai Barat). Pembangunannya menggunakan anggaran APBD dengan sistem tahun jamak (multi years contract), sebesar Rp 400 miliar. Dari proses pengerjannya, kini diperkirakan sudah mencapai 50 persen progresnya. Dan jika tak ada kendala, tahun 2013 ini sudah rampung seluruhnya.

"Ini termasuk program jembatan udara itu tadi, yang bersifat jangka panjang. Karena kalau kita  mencoba darat ataupun laut, akan banyak memakan anggaran, waktu dan lain sebagainya. Bayangkan saja, untuk darat jalan ke sana mencapai ratusan kilometer, belum lagi harus dibebaskan lahannya dan lain sebagainya. Makanya jembatan udara adalah solusi tepat untuk saat ini dan sementara juga untuk jangka panjang," tambahnya. (Tribun Kaltim/aid)

Baca juga:

• Kursi Pengunjung Pun Dimark-up
• Kampung Tenun Samarinda Bakal Jadi Daerah Tujuan Wisata
• UMK Samarinda Direkomendasikan Rp 1.752. 500
• Susi Air Utamakan Angkut Penumpang