Operasi Tangkap Tangan KPK
Penangkapan KPK Malam Tadi Jadi Pembicaraan Internal PKS
Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/1/2013) malam tadi, ternyata menjadi pembicaraan hangat
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Anwar Sadat Guna
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/1/2013) malam tadi, ternyata menjadi pembicaraan hangat di kalangan kader dan politisi PKS.
Pasalnya, mereka diisukan terlibat dalam kasus tersebut.
"Hal ini memang sempat menjadi pembicaraan antara beberapa anggota DPR. Kan diisukan ada keterlibatan anggota Poksi IV FPKS dengan inisial SY," kata Ketua DPP PKS Indra di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Indra mengatakan, anggota Komisi IV yang berasal dari Fraksi PKS, yakni Abdul Hakim, Nabil Al Musawa, Hermanto, Tamsil Lindrung, dan Ma'mur Hasanuddin.
"Nama-nama tersebut tidak ada yang berinisial SY seperti yang disebut-sebut oleh beberapa media," tuturnya.
Menurut Indra, isu yang muncul atas keterlibatan anggota PKS adalah liar yang disengaja dlemparkan untuk melakukan pembunuhan karakter. Selain itu, Indra menduga isu tersebut dilemparkan untuk pengalihan isu.
"Karena kalau partai lain yang diisukan terlibat kasus korupsi, tentunya merupakan hal biasa dan apabila PKS baru luar biasa," tuturnya.
Diketahui, dalam operasi KPK malam tadi menangkap empat orang di Hotel Le Meredien. Barang bukti berupa uang yang disita, tersimpan dalam dua kantong plastik besar.
Satu berwarna putih, satu lagi warna hitam. Uang itu dalam pecahan Rp 100 ribu, dan jumlahnya sekitar Rp 1 milliar lebih.
Barang bukti lain yang ikut diamankan adalah sejumlah dokumen yang disimpan dalam sebuah tas koper hitam dan kantong plastik putih transparan.
Selain itu, ada juga tumpukan buku tabungan yang ditemukan dalam penangkapan itu.
Belum diketahui secara pasti peruntukan barang-barang yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Diduga praktik penyuapan itu berkaitan dengan pemulusan anggaran di DPR RI.