Nurmiati Terancam Kena PAW

Laporan Wartawan Tribun Timur, Yasdin

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Posisi legislator Hanura, Nurmiati di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terancam. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kota Makassar mengajukan permohanan Pergantian Antarwaktu (PAW) kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Sulsel. Nurmiati dianggap telah mencemarkan nama baik Partai Hanura di tengah-tengah masyarakat.

Mantan Ketua Bappilu Hanura Makassar, Roem Madjid yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Hanura Kota Makassar mengatakan, Nurmiati sebagai kader Hanura telah melakukan pencemaran nama baik partai dengan menjanjikan sesuatu kepada masyarakat namun tidak ditepati.

"Menjanjikan kepada masyarakat yang tak pernah ditepati, atas nama partai alias janji bohong itu pencemaran nama baik," kata Roem kepada Tribun Timur (Tribun Network), Minggu (10/2/2013).

Usulan PAW Nurmiati berawal ketika sejumlah warga menyampaikan aspirasi kepada pengurus Kecamatan Hanura di Manggala dan Panakukang. Aspirasi tersebut selanjutnya diteruskan ke DPC Hanura. Warga di dua kecamatan yang menjadi dapil Nurmiati pada Pileg 2009 lalu mengeluhkan sikap Nurmiati yang menjanjikan perbaikan jalan namun tak kunjung dipenuhi.

"Warga di Kelurahan Batua, Borong, Manggala, Bangkala, Tamangapa, Antang, Tamamaung, Panakukang, dan Tello Baru, melaporkan karena dijanjikan perbaikan jalan dan pembuatan jalan dengan paving blok. Tapi tak dipenuhi, makanya mereka melapor," kata Roem didampingi Adnan Abdullah Bone, Wakil Ketua Kepemudaan DPC Hanura Makassar.

Roem mengatakan, usulan PAW itu telah disampaikan kepada pengurus DPD Hanura sejak 27 Desember lalu berdasarkan rapat pleno DPC Hanura Makassar tapi tak kunjung ditanggapi.

"DPD belum menjawab, kader partai harus menjaga nama baik partai. Pelanggaran yang tidak bisa ditolerir adalah mencemarkan nama baik organisasi dan itu menurunkan kapasitas organisasi karena berjanji pada rakyat," ujar Roem.

Roem membantah jika usulan PAW Nurmiati bersifat politis. "Masyarakat yang usulkan ini. Kita belum bercerita tentang pengganti, organisasi yang akan godok itu. Itu kita tunggu dari DPD, siapa yang ditetapkan itu urusan DPD," ujar Roem. (yas)