Bawa Anak di Bawah Umur Ikut Kampanye

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung mengaku menemukan sejumlah pelanggaran dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar pada saat kampanye. Seperti adanya dugaan penggunaan fasilitas badan usaha milik negara (BUMN) untuk kampanye.

Humas Panwaslu Kabupaten Bandung, Ari Hariyanto menyebutkan adanya pelanggaran penggunaan Lapangan Bola di Kecamatan Pangalengan, yang merupakan milik sebuah BUMN.
"Diduga pelanggaran. Tapi akan kami klarifikasi lebih dulu, apa ada izinnya atau tidak. Kalau tidak ada izin, berarti penggunaan fasilitas," katanya ketika ditemui di Masjid Agung Banjaran, Kabupaten Bandung, Minggu (10/2/2013).

Selain itu, yang diduga pelanggaran lainnya adalah konvoi kendaraan roda dua dan mengajak anak di bawah umur. Bahkan masih juga ditemukan pemasangan alat peraga kampanye di tiang listrik dan pohon-pohon.

"Kami juga mengimbau semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, untuk tidak melakukan orasi di dalam ataupun di halaman masjid. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan hampir sama. Seperti membawa anak di bawah umur dalam kampanye," ujarnya.

Panwaslu sendiri akan melakukan kajian dan konfirmasi. Setelah itu baru dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk pelanggaran bisa dikenai sanksi administrasi sampai pemberhentian kampanye, termasuk sanksi pidana.

"Sampai saat ini belum ada yang menggunakan fasilitas Lapangan Gading Tutuka, untuk kampanye. Padahal itu sudah disediakan dan gratis. Nantinya yang menindak pelanggaran adalah KPU, karena kewenangannya ada di sana," kata Ari.

Tim Sukses calon gubernur dan wakil gubernur Jabar nomor 4 Kabupaten Bandung, Gun Gun Gunawan mengatakan, pihaknya tidak melakukan kampanye di masjid. Menurutnya, Ahmad Heryawan hanya melakukan transit sekaligus melaksanakan salat dhuhur.

"Kan ada undangan juga dari warga kepada calon gubernur. Kami ingin melihat dan tidak ada orasi. Untuk Lapangan Gading Tutuka, nanti kami akan lihat ke depan, apakah lapangan tersebut bisa dipakai sebagai kampanye terbuka atau tidak. Kami juga menunggu jadwal kampanye dari provinsi," ujarnya. (Tribun Jabar/guy)

Baca juga:

Pemilihan Gubernur Jabar