Internet Daerah Terpencil Terkendala Pasokan Listrik

TRIBUNNEWS.COM,PADANG-Program penyediaan layanan internet ke daerah-daerah tertinggal dan terpencil, sering terkendala pasokan listrik. Paling parah terjadi di Papua dan Kalimantan.

Demikian dikatakan Ketua Badan Pengawas Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI), Koesmarhayati Soegondo dalam acara sosialisasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO)Selasa (19/3).

“Saat ini, pasokan listrik di sejumlah daerah yang terbatas menjadi hambatan berjalannya program. Akibatnya, masyarakat desa dan daerah terpencil masih kesulitan menggunakan fasilitas internet yang sudah diprogramkan,” kata Koesmarhayati dalam rilisnya kepada Tribun.

Menurutnya, kendala listrik ini menghambat sekitar 15 sampai 20 persen jalannya program.

Memang di sejumlah tempat, disediakan pula alat bernama Uniterruptible Power Suply yaitu tenaga cadangan apabila pasokan listrik utama mati.

“Namun kekuatannya hanya dua jam, tidak memadai” katanya.
Lebih lanjut, Koesmarhayati menyatakan, program KPU/USO adalah bentuk kewajiban pemerintah menjamin layanan telekomunikasi kepada setiap warga negara," ujarnya.

"Program ini dilakukan di daerah tertinggal, terpencil, rintisan, perbatasan, daerah yang dinilai belum layak secara ekonomi serta yang belum terjangkau telekomunikasi," tambahnya.

Diharapkan, sambung Koesmarhayati menambahkan,dengan adanya program ini, kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan daerah-daerah terpencil bisa semakin diatasi.

Program KPU/USO dilaksanakan dalam berbagai jenis kegiatan. Diantaranya, Program Desa Dering, Desa Punya Internet (Desa Pinter), Pusat Layanan Internet Kecamatan (Plik), Mobile Plik, Jasa Akses Internet, Nusantara Internet Exchange, Desa Informasi, PLIK Sentra Produktif, Penyediaan Jasa Akses Publik Layanan Internet Wifi Kabupaten KPU/USO.

Selain itu, penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Pedesaan, Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Nusantara Internet Exchange.

Koesmarhayati berharap pemerintah daerah juga bisa mengambil peran mengawasi, dan ikut mendampingi pelaksanaan program.

Misalnya, dengan menyediakan sumber daya manusia untuk menjadi pendamping agi masyarakat yang ingin mengetahui cara menggunakan internet.