Warga Ancam Tutup SPBU Grand Orchard Kelapa Gading

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Grand Orchard Kelapa Gading, Jakarta Utara, terancam ditutup warga setempat.

Sebab, SPBU di lokasi hijau, dituding menjadi penyebab banjir dan kemacetan. Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, warga yang diwakili Harjo, Ketua RW 011 Grand Orchard menyatakan, warganya telah mengirimkan surat keberatan atas pembangunan SPBU yang belum dioperasikan.

Dalam surat yang ditujukan ke pengembang Sumarecon dan Pemkot Jakarta Utara disebutkan, pembangunan SPBU telah memotong jalur hijau yang membuat jalan menyempit dan menimbulkan kemacetan.

"Banjir dengan mudahnya mengenangi jalan, karena pom bensin menutup saluran air yang ada," ungkap Harjo, Rabu (22/5/2013).

"Aspek tata ruang jelas telah dilanggar. Hanya berorentasi pada aspek bisnis tanpa mengidahkan aspek sosial dan lingkungan," tambahnya.

Sementara, warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Kelapa Gading, turut mengancam akan menyegel dan menutup pom bensin, jika tidak ada tindakan dari pihak Sumarecon maupun Pemkot Jakarta Utara.

"Kami tunggu hingga minggu ini. Jika tidak ada tanggapan yang jelas, kami telah bersepakat untuk menyegel dan menutup pom bensin tersebut," tegas Koordinator Forum Komunikasi Warga Kelapa Gading Maman Setiawan.

Sedangkan Ketua Forum BPP HIPMI Anggawira menilai, pengembang besar seperti PT Sumarecon harus lebih peka terhadap persoalan lingkungan dan tata kota. Ia mendesak agar tuntutan warga direspons cepat.

Pria yang maju sebagai caleg DPR dari Partai Gerindra Kota Bekasi, meminta Pemkot Jakarta Utara segera merespons tuntutan warga, dan menindak aparatnya yang terbukti melanggar peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

"Saya rasa Pak Jokowi dan Pak Ahok akan memberikan tindakan tegas perihal masalah ini. Persolan tata kota menjadi hal yang harus menjadi prioritas. Sikap tegas pemda harus ditunjukkan bukan hanya pada masyarakat, tapi juga pada developer atau pengembang besar," bebernya.

Hingga kini, pihak pengembang maupun Pemkot Jakarta Utara belum memberikan tanggapan. (*)