ABC World

Parlemen Sarankan Referendum Soal Dwikewarganegaraan Austalia

Komite parlemen Australia mengusulkan digelarnya referendum mengenai aturan kewarganegaraan ganda bagi para politisi negara itu. Pasal…

Komite parlemen Australia mengusulkan digelarnya referendum mengenai aturan kewarganegaraan ganda bagi para politisi negara itu. Pasal 44 konstitusi melarang kewarganegaraan ganda bagi anggota parlemen.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull memerintahkan peninjauan kembali Pasal 44 ini pada Oktober tahun lalu, setelah Mahkamah Agung memutuskan Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce dan empat politisi lainnya tidak sah duduk di parlemen hasil Pemilu 2016.

Selama periode Parlemen saat ini, ketentuan Pasal 44 telah mengorbankan 15 anggota parlemen. Kesemuanya dipastikan memiliki kewarganegaraan ganda.

Dua anggota parlemen lainnya diberhentikan terkait dengan kejahatan di masa lalu dan transaksi keuangan mereka.

"Warga negara ganda Australia dapat menjabat di Mahkamah Agung, atau berjuang untuk bangsa kita, tetapi tidak dapat mencalonkan diri sebagai kandidat parlemen," kata ketua komite Linda Reynolds.

Komite ini mengatakan ada berbagai pilihan untuk memperbaiki situasi saat ini. Upaya lain bisa dilakukan jika pelaksanaan referendum tidak didukung oleh masyarakat.

Pasal 44 dari konstitusi berisi berbagai diskualifikasi untuk calon politisi.

Di antaranya bahwa anggota parlemen tidak bisa menjadi warga negara ganda, tidak boleh mengalami kebangkrutan secara finansial, tidak memiliki kepentingan keuangan dengan Persemakmuran, tidak punya putusan perkara pidana terkait nama mereka atau menunggu hukuman atas pelanggaran yang membawa hukuman penjara, atau memegang pekerjaan sebagai PNS.

Laporan komite berjudul "Pengecualian - Dampak dari Pasal 44 terhadap Demokrasi Australia" merekomendasikan agar parlemen diberi wewenang memutuskan siapa yang harus didiskualifikasi dari jabatan publik.

"Kita sebagai warga Australia jangan enggan menguji dan memperdebatkan kesehatan demokrasi, terutama ketika sebuah masalah menimbulkan banyak gangguan seperti Pasal 44 ini," kata komite itu.

Halaman
12
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help