Senin, 30 Maret 2015
Tribunnews.com

Wajib Bayar di Jalur 3 in 1 Jakarta

Sabtu, 21 Januari 2012 10:56 WIB

Wajib Bayar di Jalur 3 in 1 Jakarta
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Kemacetan melanda Jalan Sudirman, Jakarta.

Laporan Wartawan Kontan, Hafid Fuad

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) segera berlaku di Jakarta, dan bisa diterapkan pula di kota-kota besar lain di Tanah Air. Payung hukumnya berupa peraturan pemerintah tentang pemungutan ERP akan terbit dalam waktu dekat ini.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) ini. Saat ini, menurut Sekretaris Jenderal Kemkeu, Ki Agus Badarudin, RPP itu telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk menyinkronkan dengan aturan lain.

Dalam RPP itu, pemerintah menetapkan pendapatan ERP sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Objek retribusi mencakup kendaraan bermotor, baik perseorangan maupun angkutan barang. "Pembahasan ini sudah melibatkan Direktorat Jenderal Pajak," ungkap Ki Agus kepada KONTAN, belum lama ini.

Beleid itu juga mengatur penerapan konsep ear marking. Yakni, pendapatan daerah dari pungutan ERP ini akan digunakan lagi untuk bidang transportasi. Jadi, pendapatan yang berasal dari ERP akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, seperti memperbaiki jalan raya, maupun pembenahan sarana transportasi lainnya.

ERP di Semua Busway

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi DKI Jakarta, Udar Pristono, menyatakan, Jakarta akan segera menyiapkan pelaksanaan ERP begitu beleid ERP terbit. "Payung hukum ini memang yang kami tunggu selama ini," ujar dia. Dia berharap Kementerian Keuangan mengawal pembahasan RPP di Kemkumham agar prosesnya berlangsung cepat tanpa hambatan.

Halaman12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Kontan
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas