Kamis, 18 Desember 2014
Tribunnews.com

Kemenpera Minta Pemda Tuntaskan Program Rumah Swadaya

Selasa, 12 Juni 2012 16:35 WIB

Kemenpera Minta Pemda Tuntaskan Program Rumah Swadaya
(Tribunnews/Hendra Gunawan)
Ilustrasi perumahan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menuntaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di daerahnya masing-masing. Pasalnya bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin guna membangun rumah yang ditempati agak lebih layak huni.

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Jamil Ansari menyatakan, sudah saatnya setiap kepala daerah baik dari tingkat Bupati, Walikota hingga Gubernur dapat memberikan perhatian khusus pada program perumahan di daerah.

"Masalah perumahan untuk masyarakat itu pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun demikian Kemenpera masih tetap ikut membantu mendukung dengan memberikan sejumlah bantuan perumahan swadaya kepada Pemda," ujar Jamil disela-sela kegiatan penandatanganan Komitmen Pemda terhadap Program Perumahan Swadaya di Kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (12/6/2012).

Lebih lanjut, Jamil Ansari mengungkapkan, mulai tahun 2012 ini Kemenpera ingin menuntaskan program perumahan swadaya di setiap Kabupaten yang ada di tiap-tiap provinsi. Dengan demikian, capaian program tersebut dapat terlihat jelas sehingga bisa terwujud Kabupaten yang bebas kumuh.

"Tahun 2012 ada 33 kabupaten yang telah berkomitmen untuk menuntaskan program ini. Sedangkan tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 66 Kabupaten. Bantuannya sekitar Rp 6 juta untuk perbaikan rumah dan Rp 11 juta untuk pembangunan rumah baru," terangnya.

Jamil menambahkan, untuk mendorong program ini Kemenpera juga menyediakan biaya operasional bagi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang membantu pelaksanaan program swadaya di daerah. Jumlahnya sekitar tiga persen dari jumlah dana bantuan yang disalurkan. Sedangkan setiap SKPD yang ada dalam SK Bupati tentang program ini akan diberikan Rp 225.000 per unit rumah yang mereka koordinir dan awasi. Untuk koordinator tingkat provinsi biaya operasionalnya Rp 75.000 hingga Rp 100.000 per unit rumah.

"Biaya operasional ini diberikan untuk menunjang kinerja para petugas di lapangan serta menghindari pemotongan bantuan perumahan swadaya kepada masyarakat miskin," harapnya.

Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menambahkan, pihaknya tahun ini mengajukan program bantuan perumahan swadaya sebanyak 2.000 unit. Namun demikian baru sekitar 627 unit yang mendapat bantuan dari Kemenpera.

Menurutnya, program perumahan swadaya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di daerah. Berkat program perumahan pula Pemkab Cilacap memperoleh Penghargaan Adipura karena penataan perumahan dan permukiman yang tertata dengan baik dapat menimbulkan lingkungan yang bersih pula.

"Saya berharap Kemenpera bisa merealisasikan seluruh permohonan bantuan rumah swadaya di daerah kami," harapnya.

BACA JUGA:

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Dewi Agustina

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas