Sabtu, 29 November 2014
Tribunnews.com

Kemenpera Targetkan Penyaluran BSPS Kelar November

Jumat, 9 November 2012 15:04 WIB

Kemenpera Targetkan Penyaluran BSPS Kelar November
Tribun Batam/Candra P Pusponegoro
ilustrasi perumahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk sekitar 250 ribu unit rumah selesai pada akhir November.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk membangun, atau merehabilitasi tempat tinggal lebih layak huni.

Deputi Perumahan Swadaya, Jamil Ansari mengungkapkan, total dana BSPS yang akan disalurkan Kemenpera untuk 250 ribu unit rumah di seluruh Indonesia senilai Rp 1,6 triliun.

”Saat ini realisasi penyaluran dana BSPS oleh Kemenpera telah mencapai angka 71.32 persen atau sekitar 178.305 unit rumah di seluruh Indonesia atau senilai Rp 1,075 triliun,” ujar Jamil dalam rilis yang diterima Tribun di Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Kemenpera akan terus mengebut proses penyaluran dana BSPS tersebut. Pada medio November, penyalurannya diharapkan dapat mencapai 85 persen.

Sedangkan pada akhir November sudah selesai 100 persen. Proses penyaluran dana ke masyarakat nantinya akan dilaksanakan oleh Kemenpera bekerjasama dengan Bank BRI.

Masih kata Jamil, jumlah rumah yang akan dibantu Kemenpera untuk pembangunan rumah baru masyarakat miskin sekitar 20 ribu unit.
Sedangkan untuk pembangunan rumah rusak sedang dan ringan 230 ribu unit. Jumlah bantuan yang diberikan Rp 11 juta untuk pembangunan rumah baru dan Rp 6 juta untuk pembangunan rumah rusak sedang dan ringan.

Pada 2012 ini jumlah permohonan yang masuk terkait program BSPS Kemenpera melebihi target yang telah ditetapkan.

Jumlah proposal yang masuk mencapai angka 322.740 permohonan dari seluruh Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi jumlah permohonan yang lolos sekitar 231.427 unit rumah.

Permohonan yang belum lolos verifikasi, terang Jamil, jumlahnya sekitar 30 persen. Hal tersebut dikarenakan rumah yang diusulkan masih layak huni dan tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemenpera.

Selain itu, dari sisi administrasi setelah di cek alamat dengan KTP banyak ditemui ketidaksesuaian.

“Kami cek penghasilannya juga banyak yang tidak sesuai. Penghasilan mereka melebihi jumlah yang kami tetapkan yakni Rp 1,2 juta. Jadi mereka yang berpenghasilan lebih dari jumlah tersebut tidak berhak menerima bantuan ini,” terangnya.

Kemenpera akan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah yang membidangi masalah perumahan serta dibantu Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) terkait dengan pengawasan penyaluran di lapangan.

“Apabila SKPD bidang perumahan di daerah bisa lebih cepat mengirimkan permohonan bantuan sesuai syarat yang ditetapkan Kemenpera tentunya penyaluran dana tersebut akan lebih cepat lagi,” katanya.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Anwar Sadat Guna

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas