• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 30 Oktober 2014
Tribunnews.com

Apindo Kutim Minta Waktu Terkait Tuntutan UMK Rp 1,8 Juta

Kamis, 15 November 2012 20:56 WIB
Apindo Kutim Minta Waktu Terkait Tuntutan UMK Rp 1,8 Juta
Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN
Ribuan buruh memblokir jalan mendengarkan orasi sejumlah perwakilannya saat melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Kamis (8/11/2012). Dalam aksinya mereka menuntut kenaikan upah layak dan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1.967.692.

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholis Chered

TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA -- Sidang pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Timur tahun 2013 yang digelar Rabu (14/11/2012) akan berlanjut 23 November mendatang. Pasalnya pada sidang perdana, belum ada kesepakatan yang dibuat antara para pihak.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminal Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur, yang juga Sekretaris Dewan Pengupahan Kutim, Thamrin, Kamis (15/11/2012), mengatakan pembahasan belum menemukan titik temu karena pihak Apindo Kutim masih meminta waktu untuk membahas secara internal besaran usulan UMK dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB).

"Pihak SPSB yang terdiri dari SBSI, SPKEP, FBDSI, dan FP3 bersikukuh meminta besaran UMK 2013 adalah Rp 1.800.000," katanya. Besaran ini mengacu pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2013 melalui SK Gubernur Kaltim sebesar Rp 1.752.000.

Pihak Apindo Kutim merasa terkejut dengan besaran tersebut karena jumlahnya menlonjak secara signifikan dibandingkan UMK tahun 2012. UMK Kutim 2012 adalah Rp 1.280.000. Artinya, bila permintaan SPSB untuk tahun 2013 Rp 1.800.000, bakal ada kenaikan Rp 520.000 atau sekitar 40,6% dari UMK 2012.

UMK tahun 2012 lalu jumlahnya sudah meningkat 14,65% dari UMK 2011 dari Rp 1.116.400 menjadi Rp 1.280.000. Besaran UMK 2012 Kutim tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.761/2011 tanggal 23 November 2011. Besaran ini berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2012.

"Pihak Apindo terkejut dengan usulan SPSB. Mereka pikir usulan sekitar Rp 1.400.000. Mereka akhirnya minta waktu untuk membahasnya secara internal. Bahkan mereka sempat meminta pembahasan ditunda sampai ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait langkah hukum yang dilakukan Apindo terhadap SK Gubernur Kaltim," katanya.

Namun dirinya selaku Sekretaris Dewan Pengupahan Kutim menolak hal tersebut. "Tidak bisa menunggu sampai ada putusan PTUN. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1999, 40 hari sebelum masa berlaku harus sudah ada kesepakatan UMK," katanya.

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Kaltim
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas